Jambi, elaeis.co - Wacana Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh pemerintah pusat menjadi pembicaraan hangat di kalangan petani Indonesia. Namun masih banyak yang bingung mengenai fokus garapan koperasi ini, apakah untuk sektor pertanian secara umum atau khusus perkebunan saja.

Menurut pandangan Dermawan Harry Oetomo, salah satu pengurus DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (apkasindo), tujuan pendirian Koperasi Desa Merah Putih adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Namun dia mengingatkan, ada perbedaan kebutuhan antara petani pertanian pangan dengan petani perkebunan.

"Misalnya keberadaan gudang dan lantai jemur padi yang sangat dibutuhkan oleh petani tanaman pangan, namun tidak relevan bagi petani perkebunan sawit," katanya elaeis.co, Selasa (11/3).

Karena itu, ia menilai perlu adanya kejelasan dari pemerintah, terutama dari Menteri Koordinator Pangan, mengenai arah dan tujuan Koperasi Desa Merah Putih. "Perlu ada transparansi dan akuntabilitas agar tidak ada kebingungannya di lapangan. Penjelasan yang jelas akan mencegah kesalahpahaman dan memberikan rasa aman bagi petani," ujarnya.

Menurutnya, bagi petani baik yang bergerak di sektor pertanian maupun perkebunan, program ini tentunya disambut baik. Bahkan juga berpotensi akan mensejahterakan petani, karena petani akan mendapatkan modal untuk pengembangan usahanya. Sebab koperasi itu memiliki plafon pinjaman sampai Rp 5 milyar dengan bunga yang rendah.

Namun, untuk menghindari program yang amburadul dan tidak efektif, penting bagi pemerintah untuk melakukan studi kelayakan (feasibility study) secara menyeluruh. Ini akan memastikan bahwa program yang diluncurkan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Misalnya, pentingnya grand design yang matang dan jelas, serta pelatihan yang sesuai dengan masing-masing komoditas. "Pemerintah harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sudah didasarkan pada kajian ilmiah dan bukti hukum yang kuat," tukasnya.

Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian desa, namun harus ada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

"Harapannya, dengan persiapan yang matang, koperasi ini dapat segera diluncurkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi para petani Indonesia, tanpa ada tumpang tindih atau kebingungannya," ucapnya.