Siak, Elaeis.co - Masih banyak petani kelapa sawit yang tidak percaya duit Rp30 juta per hektare untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang digelontorkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Padahal, program tersebut sudah 'mengudara' sejak tahun 2018 silam. Dulunya, Rp25 juta per hektare. Kini ditambah Rp5 juta menjadi Rp30 juta dalam satu hektare.

"Kami (Ditjenbun), pernah menyampaikan program ini di media sosial Facebook khusus petani swadaya. Malah dibully. Dibilang kita menyebarkan berita hoax. Padahal yang kita sampaikan benar," kata Hendra Halomoan Sipayung dari Ditjenbun Kementan RI dalam diskusi Sosialisasi Progam Dana Hibah Kelapa Sawit (PSR/SAPRAS) yang ditengok Elaeis.co melalui YouTube, Rabu (11/8).

Hali ini kata Hendra sebagai contoh bahwa pola sosialisasi yang dilakukan pemerintah tiga tahun terakhir tidak menyentuh semua petani. Apalagi, petani swadaya. Sebab syarat untuk mendapatkan duit itu, bagi petani yang punya kelembagaan seperti koperasi maupun Gapoktan.

"Memang, mayoritas petani swadaya atau mandiri yang tidak kenal koperasi maupun Gapoktan yang tidak tahu program ini. Jadi, yang dibutuhkan saat ini harus ada terobosan dari semua pihak. Sehingga dana itu bisa terkucur ke semua petani kelapa sawit," kata dia.

Caranya, siapapun bisa membikin koperasi. Pemerintah daerah harus mendukung itu, sehingga banyak pilihan bagi petani yang belum masuk kelembagaan.

"Tujuan ini tidak lain agar program PSR bisa menyasar ke petani swadaya. Pemerintah daerah harus mendukung siapapun membikin koperasi. Misal, pengusaha pupuk di kabupaten atau kecamatan yang ingin membikin koperasi, dukung. Jadi, lama kelamaan petani swadaya pada akhirnya masuk koperasi dan program PSR bisa menyasar ke semua petani," kata dia.

Menurut Hendra, cara keterbukaan membikin koperasi tadilah yang bisa menghabiskan duit Rp5 triliun yang dialokasikan untuk PSR. 

"Nah, karena syaratnya petani harus punya kelembagaan, begitu lah cara yang harus dibikin. Kalau hanya berharap pada petani plasma saat ini, duit yang Rp5 triliun tidak akan habis. Sampai saat ini saja, baru Rp1 triliun yang terserap. Sebab, berdasarkan hitungan kami, luas kebun plasma di Indonesia hanya 900 ribu hektare. Sementara luas kebun petani swadaya 4-5 juta hektare," kata dia.