Bengkulu, elaeis.co - Banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Bengkulu tidak peduli pada kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Ketua Kanopi Bengkulu, Ali Akbar, mengatakan, banyak perusahaan sawit hanya fokus pada produksi tanpa memperhitungkan dampaknya bagi masyarakat sekitar. "Mereka tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, masyarakat di desa penyangga mengalami penurunan kualitas hidup dan banyak yang hidup dalam kemiskinan," katanya, Kamis (11/5).

Dia mendesak pemerintah mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak berkontribusi kepada masyarakat desa penyangga. "Kehadiran perusahaan perkebunan sawit seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya," tukasnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan perusahaan. "Sanksi itu perlu diberikan kepada perusahaan yang tidak berkontribusi bagi masyarakat," tukasnya.

Bagi perusahaan yang memohon izin baru atau memperpanjang HGU, menurutnya, harus dipastikan tidak memiliki riwayat konflik dengan masyarakat. "Jangan terbitkan izin HGU lagi. Kalau memang mau memberi izin, pemerintah harus memperhatikan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh perusahaan sawit," tuturnya.

Ali juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan perusahaan-perusahaan perkebunan sawit. "Masyarakat harus aktif melaporkan jika ada perusahaan yang melakukan pelanggaran dan abai pada kewajibannya terhadap masyarakat di sekitarnya," ucapnya.

Gubernur Bengkulu, Prof Dr Rohidin Mersyah, mengaku akan mengevaluasi kontribusi perusahaan sawit bagi masyarakat sekitar. "Akan ada sanksi kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajibannya. Kita akan pantau terus aktivitas perusahaan perkebunan sawit di Bengkulu," ujarnya.

"Pemerintah daerah berkomitmen akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan perkebunan sawit wajib ikut berkontribusi," imbuhnya.