Samarinda, elaeis.co - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor, meminta perusahaan besar swasta (PBS) yang berusaha di daerah itu memfokuskan anggaran corporate social responsibility (CSR) untuk membantu program pembangunan rumah layak huni (RLH).
 
“Enam persen penduduk Kaltim dikategorikan miskin, salah satu komponennya tidak memiliki rumah,” jellasnya melalui keterangan resmi Biro Adpimprov Kaltim.

Isran mengatakan, Pemprov Kaltim telah menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 RLH. "Jika target itu tercapai, maka diyakini penduduk miskin di Kaltim akan turun menjadi dua persen. Lebih bagus dari kondisi di wilayah Eropa Barat," sebutnya.

Dia memaparkan, pembangunan RLH diperlukan karena penduduk Kaltim terutama yang tinggal di wilayah pedalaman sudah memiliki aset berupa lahan atau kebun sawit, kebun karet, kakao, dan usaha lainnya, namun banyak yang masih belum memiliki rumah.

“Program ini sangat penting. Para pejabat Pemprov Kaltim juga harus berpartisipasi. Saya dan Wakil Gubernur Kaltim masing-masing sudah berpartisipasi 15 RLH denganx dana pribadi,” ungkapnya. 

Dia mengapreasiasi perusahaan yang sudah menyalurkan dana CSR-nya untuk membangun RLH di Kaltim seperti PT Pertamina, Bankaltimtara, PT Pupuk Kaltim, dan sejumlah perusahaan lain.  

“Saya harap perusahaan lain meniru karena mereka berusaha di Kaltim,” katanya. 

Dana CSR yang diberikan perusahaan, lanjut Isran, tidak dikelola oleh Pemprov Kaltim melainkan langsung ke pihak TNI. "Jadi jangan ada kekhawatiran dana itu dikorupsi. Pihak TNI yang membangun rumah layak huni itu," ungkapnya.
 
Konstruksi rumah di wilayah pedalaman berbahan dari kayu, sementara di kota berbahan bata ringan.  

“Ini akan membantu masyarakat yang tidak memiliki rumah bisa memiliki rumah layak huni. Di beberapa daerah sudah ada yang selesai,“ tukasnya.