Medan, Elaeis.co - Kepala Dinas Pertanian Sumut, Bahar, tak bisa berbuat banyak ketika koleganya, Kepala Dinas Perkebunan Sumut, Lies Handayani Siregar, minta berbagi tenaga penyuluh.

"Bukan tak bisa kita kasih ke dinas perkebunan, tapi memang tenaga penyuluh kita pun kurang," katanya kepada Elaeis.co, Selasa (17/8).

Menurutnya, jumlah tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), di Dinas PertanianSumut hanya sekitar 4.000 orang. Para PPL itu tersebar di desa-desa. "Dan jumlah itu pun masih kurang bila dibandingkan dengan jumlah desa di Sumut," katanya.

Berdasarkan data yang diakses di website BPS Sumut, pada tahun 2019 Sumut memiliki 6.132 desa, termasuk kelurahan dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). 

Masalah makin pelik karena sejumlah tenaga penyuluh tak lama lagi bahkan ada yang sudah memasuki masa pensiun. Sudah begitu, Sumut pun tak memiliki anggaran yang cukup untuk menambah tenaga penyuluh. 

"Kalau daerah-daerah mau mengadakan tenaga penyuluh untuk sektor perkebunan, ya digaji sendiri," kata Bahar. 

Bahar mengaku miris banyak pihak menyanjung kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi daerah dan nasional di era pandemi Covid-19. Namun di saat yang sama anggaran dinas pertanian di banyak daerah hanya sekitar 2,5% sampai 3% dari pagu anggaran di APBD.

"Wah pertanian sungguh hebat. Dahsyat, bisa memberikan kontribusi yang baik saat pandemi. Itu pujiannya. Tapi coba tengoklah anggaran untuk dinas pertanian di masing-masing daerah, minim," keluhnya.

Dia mengaku tak bisa berbuat banyak APBD lebih banyak diarahkan untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Dia hanya berharap para penyusun anggaran lebih akomodatif dan melihat kondisi di lapangan.

"Saat ini yang meng-handle perekonomian kita adalah sektor pertanian, baik perkebunan, pangan, dan holtikutura," sebutnya.