Jakarta, elaeis.co - Secara kasat mata, persoalan minyak goreng dalam negeri memang tidak sesulit pada awal 2022 lalu. Namun, dibeberapa daerah baik harga maupun pasokan tampak masih cenderung belum pulih secara total.

Hal ini juga dirasakan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Dedi Yevri Sitorus. Bahkan menurut politisi PDI Perjuangan ini, kondisi tersebut tidak boleh dipandang enteng oleh pemerintah mengingat minyak goreng merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat.

"Hal ini tentu harus dimitigasi oleh Kemendag RI. Sehingga jangan ketika harga tinggi atau barang langka, baru melakukan kebijakan," kata Dedi dalam keterangan resminya dikutip elaeis.co, Senin.

Dedi menyebut, tingginya permintaan akan minyak goreng di tengah kondisi menipisnya stok bahan baku, mutlak harus disikapi serius oleh para pemangku kepentingan agar tidak terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng seperti yang terjadi sebelumnya. 

Oleh karena itu, menurut hemat Dedi, Kemendag perlu melakukan pengamanan rantai pasok, identifikasi masalah dan melakukan percepatan mitigasi persoalan CPO, agar dimasa depan dapat dihindari hal-hal yang hanya mengulangi persoalan yang sudah pernah dihadapi oleh bangsa ini.

“Sampai sekarang, kami belum mendengar adanya skema pengamanan rantai pasok yang sistemik, serta kebijakan pengendalian harga yang lebih terukur dari Kemendag,” tegas Dedi.
 
Tidak hanya itu, melihat langkah pemerintah yang sudah mulai menahan ekspor minyak sawit mentah (CPO) guna memenuhi kebutuhan domestik akibat menipisnya bahan baku, Dedi pun mendorong agar Kemendag segera melakukan proyeksi dan prognosa atas ketersediaan maupun stabilisasi harga produk turunan CPO, terlebih sudah mendekati perayaan Natal 2022 dan Tahun 2023, serta Ramadan di tahun 2023.

“Kenaikan minyak goreng pada tahun lalu itu dimulai pada bulan Oktober 2021, dan akhirnya melonjak drastis sekitar Januari-Februari 2022. Artinya, kalau tidak dari sekarang dilakukan mitigasi, maka nantinya akan menjadi persoalan yang sangat besar," pungkasnya.