https://www.elaeis.co

CLOSE ADS
CLOSE ADS
Berita / Nasional /

Persoalan Danau Lancang dengan PT SAM Agak Ruwet

Persoalan Danau Lancang dengan PT SAM Agak Ruwet

Pj Bupati Kampar Kamsol. (Foto: Pemkab Kampar)


Pekanbaru, elaeis.co - Di Kabupaten Kampar masih banyak terjadi sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat.

Hal ini disampaikan Pejabat (Pj) Bupati Kampar Kamsol saat mendampingi masyarakat Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu terkait permasalahan lahan yang berada di kawasan PT Sumber Arum Makmur (SAM) II Tapung Hulu, di ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Kamis (17/11).

Kamsol menjelaskan, permasalahan lahan ini telah terjadi hampir 17 tahun lamanya. PT Subur Arum Makmur (SAM) diduga menggarap lahan perkebunan masyarakat Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, di luar Hak Guna Usaha (HGU). 

"Jadi, masyarakat menuntut agar lahan itu dikembalikan lagi. Luasnya sekitar 974 hektare," kata Kamsol dalam keterangan resminya dikutip elaeis.co.

Dalam persoalan ini, lanjutnya, masyarakat juga menuntut agar perusahaan menunaikan kewajiban untuk membangun kebun pola KKPA 20 persen dari luas HGU perusahaan. 

Agar permasalahan itu cepat kelar, Kamsol menyebut pihaknya juga akan membentuk tim terpadu yang beranggotakan pihak Kepolisian, TNI dan Kejaksaan.

"Ini penting bagi kami untuk diselesaikan. Walau pada dasarnya bukan kewenangan kami. Tapi, yang jadi persoalan lokasinya di daerah kami," ujarnya.

Dia tidak menampik, gara-gara kewenangan itu pemerintah daerah selama ini agak kesulitan menyelesaikan permasalah sengeketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat tersebut.

"Namun masyarakat tidak mau tahu itu, mereka tetap menuntut hak ke pemerintah daerah. Tapi kan ada  aturan-aturan yang harus dilalui. Nah, dengan dibentuknya tim ini, mudah-mudahan bisa memfasilitasi persoalan sengketa lahan di Kampar," kata dia 

"Kalau nanti bisa diselesaikan di tingkat kabupaten, kita selesaikan di kabupaten. Kalau di provinsi misalnya, kita naikan ke tingkat provinsi. Kalau harus diselaraskan di Kementerian, maka kita selesaikan di tingkat Kementrian," tambah Kamsol.

Tidak dapat dipungkiri, kata Kamsol, banyaknya perubahan regulasi terkait kawasan hutan juga membikin pemerintah daerah agak kesulitan menyelesaikan permasalah tersebut.

Sebagai contoh, ada perusahaan yang mengantongi HGU selama 30 tahun. Namun ketika membuka lahan, ternyata lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan.

"Kejadian seperti ini banyak terjadi di Kampar. Dan ini merupakan ranah pusat. Kendati begitu, tim terpadu nantinya akan menindaklanjuti jika ada laporan," ujarnya.

Komentar Via Facebook :