Jakarta, elaeis.co - Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, didampingi Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga beserta jajaran Kementerian Perdagangan melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/11). Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

Dalam rapat kerja tersebut dijelaskan terkait harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, rafaksi minyak goreng, stabilitas harga komoditas pangan, serta kinerja ekspor Indonesia.

Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan untuk melakukan pengawasan terhadap kenaikan harga bapok menjelang natal dan tahun baru. Kementerian Perdagangan juga diminta meningkatkan daya saing, identifikasi potensi, dan melakukan pemetaan terhadap produk-produk ekspor potensial Indonesia.

Terkait ekspor, Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan penyelesaian perundingan rencana kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/ I-EU CEPA).

Perundingan I-EU CEPA sudah berlangsung selama 7 tahun. Sejauh ini perundingan sudah berjalan 15 putaran dan perundingan putaran ke-16 akan diselenggarakan pada awal Desember 2023. Kedua pihak berharap untuk dapat memaksimalkan perundingan dan mencapai perkembangan yang signifikan pada putaran ke-16 mengingat Indonesia dan Uni Eropa akan memasuki tahun politik pada 2024.

"Ini jadi salah satu tugas yang harus diselesaikan segera," kata Zulkifli dikutip dari tayangan akun Youtube Komisi VI DPR RI Rabu (29/11).

Menurutnya, penyelesaian perundingan akan membantu meningkatkan ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Peningkatan ekspor akan memperkuat neraca perdagangan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena belum memiliki kerja sama ekonomi komprehensif, Indonesia meengalami kerugian jika dibandingkan dengan negara lain yang sudah lebih dulu bekerja sama dengan Uni Eropa. "Kita kalau kirim sepatu ke Eropa, kena 7%. Vietnam nggak," ungkapnya.

"Apalagi sekarang berlaku Undang-undang antideforestasi Uni Eropa (EUDR). Minyak sawit, kertas, kopi, lada, sulitnya minta ampun ke Eropa," tambahnya.

Hambatan itulah yang menyebabkan pemerintah ingin perundingan I-EU CEPA bisa segera dituntaskan.