Jakarta, elaeis.co – Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil positif. 

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan, luas area terbakar secara nasional berhasil ditekan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun pertama Presiden Prabowo Subianto, beliau berhasil menekan angka karhutla dari 375.805 hektar pada 2024 menjadi 213.985 hektar pada 2025,” kata Raja Antoni dalam Ekspose Pengendalian Karhutla Tahun 2025 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (13/10).

Menhut menuturkan, capaian ini menjadi bukti nyata kerja lintas lembaga, sinergi masyarakat, serta penguatan sistem deteksi dini di lapangan. Berdasarkan data tiga tahun terakhir, tren penurunan karhutla cukup tajam yakni di tahun 2023 tercatat 1,16 juta hektar, turun menjadi 376.805 hektar di 2024, dan kini hanya 213.984 hektar pada 2025.

“Ini bukan sekadar angka, tapi hasil nyata dari perhatian Presiden Prabowo. Beliau dua kali memimpin rapat terbatas langsung mengecek kesiapan pesawat operasi modifikasi cuaca dan menegaskan pentingnya perlindungan masyarakat dari dampak karhutla,” ujar Raja Antoni.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Berdasarkan data Kemenhut, luas karhutla di kawasan hutan dalam kurun sepuluh tahun terakhir turun drastis, dari 1,7 juta hektar (2015) menjadi 108 ribu hektar (2025). Kebakaran di lahan gambut juga menurun dari 891.275 hektar pada 2015 menjadi hanya 24.212 hektar tahun ini.

Selain itu, titik panas atau hotspot periode 1 Januari–26 September 2025 tercatat 2.248 titik, turun 23,9 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebanyak 2.954 titik. Penurunan ini dikaitkan dengan penguatan peran Manggala Agni, operasi modifikasi cuaca, dan patroli terpadu di daerah rawan.

“Penegakan hukum kami lakukan tanpa kompromi. Baik pelaku individu maupun korporasi akan ditindak tegas,” tegas Raja Antoni.

Dalam kesempatan tersebut, Kemenhut juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BNPB untuk memperkuat koordinasi pengendalian karhutla nasional. 

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menhut Raja Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.