Bogor, elaeis.co – Pengambilalihan lahan atas nama kawasan hutan makin agresif, tetapi yang diseret sebagai tersangka utama justru petani. Itulah nada besar yang menggema keras dalam Forum Group Discussion (FGD): Menakar Pansus Konflik Agraria dalam Perspektif Klaim Kawasan Hutan di Bogor. Kamis, 27 November 2025.

Di hadapan peserta, Abdul Aziz, Wakil Ketua Umum SAMADE sekaligus Juru Bicara Warga Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), langsung menembakkan pernyataan yang membuat ruangan seketika hening. 

Baca Juga: Heboh Sawit Dalam Kawasan Hutan, Petani Mengaku Siap Patuh Tapi Tuntut Keadilan

“Framing bahwa petani sawit merusak hutan itu menyesatkan. Ini isu yang sudah beredar ke mana-mana, tapi tanpa melihat konteks, tanpa melihat sejarah penguasaan lahan,” katanya.

Aziz menyebut, stigma itu bukan sekadar narasi keliru, tapi ancaman langsung terhadap ruang hidup ribuan orang. Sedikitnya 35 ribu jiwa tinggal di area 81.793 hektare yang kini diklaim sebagai TNTN. 

“Mayoritas dari kami sudah ada jauh sebelum status taman nasional itu muncul. Lalu sekarang masyarakat yang dibilang perusak? Ini pembalikan logika,” cetusnya 

Azis bercerita, klaim kawasan hutan menebal, ruang bicara warga menipis. Banyak pengambilalihan lahan dilakukan hanya mengandalkan garis peta, bukan verifikasi lapangan. “Kami tidak pernah diberi ruang memadai untuk menjelaskan kondisi sebenarnya,” ujar Aziz. 

“Tekanan terhadap warga TNTN makin masif, datang dari pihak yang bahkan belum pernah turun melihat situasi di Tesso Nilo,” tambahnya.

Di titik inilah narasi petani sawit biang kerok deforestasi dianggap sengaja dibiarkan hidup, seolah menjadi legitimasi untuk penertiban paksa.

Aziz kemudian memukul balik tudingan deforestasi dengan data nasional. Dari total daratan Indonesia 191 juta hektare, kawasan hutan tercatat 120 juta hektare. Berdasarkan data Bappenas, tutupan hutan yang masih ada mencapai 86 juta hektare.

“Jadi kalau petani terus yang dipojokkan, itu tidak nyambung dengan data. Kebun sawit rakyat hanya 42 persen dari total luas sawit Indonesia. Skalanya kecil, tapi selalu diposisikan sebagai sumber kerusakan,” tegasnya.

Ia menambahkan, banyak kawasan disebut hutan hanya karena status administratif, padahal faktanya sudah puluhan tahun ditempati dan dikelola masyarakat.

“Ketimpangan informasi ini yang membuat petani mudah dijadikan kambing hitam,” tegasnya.