Jambi, Elaeis.co - Salah satu pendorong OSR yang juga merupakan langkah menuju percepatan perkembangan kelapa sawit nasional berkelanjutan adalah terkait benih yang disajikan kepada petani. Dalam hal ini BPDPKS menggandeng tiap Dinas Perkebunan Provinsi yang kemudian menaungi para penangkar bibit tadi.

Buka abal-abal bibit yang disediakan tentu sesuai dengan standar BPDPKS. Kudu dilengkapi dengan sertifikat berkualitas. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa sawit nasional.

Namun realisasi di lapangan sempat ditemukan beberapa permasalahan terkait penyerahan bibit tadi kepada petani. Satu diantaranya yakni umur bibit yang tidak rata. Tentu ini akan berdampak pada produksi lahan tersebut.

"Seharusnya para penangkar lebih konsisten sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) BPDPKS," kata Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPW Apkasindo Jambi, Dermawan Harry Oetomo, kepada Elaeis.co, Selasa (4/1/2022).

Katanya permasalahan ini memang tidak terlalu sering terjadi. Namun sempat beberapa kali menjadi temuan pihaknya.

Dicontohkan Harry begitu sapaan akrabnya, petani seharusnya mendapatkan bibit dengan umur tanam 9 bulan. Namun untuk memenuhi kuota yang dibutuhkan dalam PSR, penangkar mengikutsertakan bibit yang baru berusia 7 bulan dalam kelompok tadi.

"Ini potensinya sangat fatal. Terlebih jika ada pembiaran," tutur Harry.

Dengan demikian, Harry berharap dinas perkebunan provinsi memberikan imbauan kepada para penangkar yang telah ditetapkan sertifikasinya tersebut.

Disinggung masalah apakah ada bibit palsu yang ikut diserahkan kepada petani? Harry mengatakan pihaknya belum menjumpai hal yang semacam itu. Menurutnya semua bibit bersertifikat. Hanya saja meski memiliki kualitas dan dari jenis yang sama tiap benih memiliki pertumbuhan yang berbeda.

"Bisa jadi diakibatkan cara perawatan. Sampai saat ini hanya khusus di usia tanak dan tinggi bibit yang diserahkan. Kalau mengarah ke bibit abal-abal atau palsu belum ada," tandasnya.