Jakarta, elaeis.co - Dukungan dana peremajaan sawit rakyat (PSR) diusulkan untuk ditambah menjadi Rp60 juta hektare. Usulan itu sudah disepakati oleh BPDPKS namun tinggal menunggu persetujuan dari komite pengarah.

Dari kaca mata Eddy Martono selaku Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) usulan itu sangat bagus. Hanya saja muncul pertanyaan apakah dana dari BPDPKS itu mencukupi untuk realisasinya.

"Asalkan dana BPDPKS ini sangat bagus," kata dia, Jumat (26/8).

Menurutnya jika usulan ini disetujui pasti akan sangat membantu petani. Sebab petani merasa lebih ringan tanpa harus berhutang di bank untuk mencukupi PSR.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Umum DPP Aspek-PIR Indonesia, Setiyono kenaikan itu sesuai yang Aspek-PIR usulkan pada waktu rapat dengar pendapat dengan DPR RI. Ini semua karena kondisi lapangan dimana semua harga kebutuhan dalam industri kelapa sawit naik. 

"Terutama harga pupuk yang naik hampir 400%," katanya.

Dengan kenaikan itu, tentunya petani juga kesulitan untuk melakukan perawatan kebun kelapa sawitnya. Sedangkan pasca PSR petani juga butuh banyak pupuk untuk merawat bibit yang telah ditanam.

"Biaya yang ditetapkan sebelumnya itu tidak cukup. Sehingga petani harus menutupinya dengan mengajukan pinjaman ke bank," bebernya.

"Harapannya bisa membuat minat pekebun semakin tambah untuk PSR," imbuhnya lagi.

Sementara Ketua DPD I Aspek-PIR Riau, Sutoyo mengatakan pengajuan ini besar potensinya untuk disetujui. Karena memang kebutuhan untuk peremajaan besar. Seperti saprodi dan herbisida pestisida.

Ia berharap dengan kenaikan dana ini target PSR yang dicanangkan pemerintah tercapai. Sehingga target meningkatkan produktifitas kebun kelapa sawit nasional 16,38 juta hektare lebih maksimal.

"Harapan kita jika terealisasi maka akan berdampak pada penyelesaian tata kelola sawit dari hulu-hilir. Sehingga memberikan dampak yang positif pada petani, pelaku usaha dan pemerintah," ujarnya.

Sutoyo yakin dengan biaya dukungan mencapai Rp60 juta itu minat petani untuk pengajuan PSR semakin tinggi. Sehingga target PSR seluas 180 ribu hektare/tahun juga optimis tercapai.

Lalu, Sekretaris DPW APKASINDO Aceh, Fadhli Ali mengatakan usulan itu sangat bagus jika mendapatkan persetujuan. Sebab anggaran biaya Rp60 juta itu menurutnya bisa memenuhi semua kebutuhan dalam PSR.

"Itu bisa membuat seluruh biaya tercover," katanya

Salah satunya yakni dapat mendukung kemampuan petani untuk memaksimalkan perawatan kebun dan mengembangkan tanaman intercropring. Sebab saat ini harga kebutuhan kebun seperti pupuk dan pestisida masih menjulang tinggi.

Di provinsi Aceh, harga pupuk terpantau meroket sampai 300%. Sementara harga tandan buah segar baru mulai bergerak naik.