Bengkulu, Elaeis.co - Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan pentingnya untuk memastikan legalitas asal usul buah kelapa sawit yang dibeli oleh para tauke sawit. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk menghindari transaksi yang melibatkan hasil curian. 

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Bickman Panggarbesy menyatakan, bahwa setiap tauke sawit di daerah Bengkulu wajib menanyakan asal usul buah sawit yang dijual oleh petani. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan perdagangan buah kelapa sawit di Bengkulu. 

"Kami perlu memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi di sektor perkebunan sawit bersifat transparan dan legal," ujarnya, Jumat 3 Mei 2024.

Baca Juga: Pabrik Kelapa Sawit Enggan Patuhi Harga Resmi

Sebagai langkah awal, pemerintah Provinsi Bengkulu akan melakukan sosialisasi intensif kepada para tauke sawit dan petani tentang pentingnya menjaga legalitas transaksi dalam perdagangan buah kelapa sawit. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan penindakan yang tegas terhadap praktik pencurian buah kelapa sawit.

"Kami akan bekerja sama dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkan," jelas Bickman.

Langkah ini juga diperkuat dengan dukungan dari berbagai pihak terkait, termasuk asosiasi petani kelapa sawit dan lembaga pengawas perdagangan. Mereka sepakat bahwa perlunya penegakan hukum yang ketat terhadap praktik pencurian buah kelapa sawit yang merugikan para petani.

"Kami setuju dengan hal itu, karena itu adalah salah satu upaya meminimalisir tindak pencurian TBS kelapa sawit," tutur John Simamora, Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Bengkulu.

Sejumlah tauke sawit di Bengkulu menyambut baik langkah ini. Salah satu tauke di Bengkulu Tengah, Deka menyatakan, akan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Sehingga tidak ada lagi TBS kelapa sawit ilegal yang diterima.

"Kami siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memastikan kami tidak terlibat dalam perdagangan buah kelapa sawit ilegal," ujar Deka.

Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Salah satunya adalah sulitnya memastikan keaslian buah kelapa sawit yang dijual, mengingat sebagian besar transaksi dilakukan di tingkat petani kecil.

"Kebijakan ini mungkin sedikit sulit diterapkan, karena kita tidak tahu apakah petani bisa jujur atau tidak ketika ditanya perihal asal usul buah," tutup Deka.