Jakarta, Elaeis.co - Berakhir September mendatang, pemerintah belum memutuskan apakah akan memperpanjang atau menghentikan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Perkebunan Kelapa Sawit atau dikenal dengan Inpres Moratorium Sawit.

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kemenko Perekonomian, Moch. Edy Yusuf, mengatakan, pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap inpres tersebut.

“Namun komitmen pemerintah sudah jelas. Luas sawit kita 16,38 juta hektar itu merupakan luas tutupan yang selalu kita jaga sejak moratorium dilaksanakan, tidak ada lagi izin yang ke luar,” katanya, dikutip Antara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833 Tahun 2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit, Indonesia memiliki luas tutupan perkebunan sawit mencapai 16,381 juta hektar yang tersebar di 26 provinsi.

Dia menyebutkan, berbagai langkah telah diambil pemerintah untuk memastikan berjalannya inpres tersebut, seperti pencabutan 12 izin perusahaan di Papua Barat.

“Terkait moratorium izin sawit, pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola. Kebijakan pemerintah pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan, dalam hal ini terkait dengan kelapa sawit,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad mengatakan, berbagai kelompok sipil mengharapkan agar pemerintah dapat memperpanjang moratorium tersebut.

Meski banyak yang sudah dicapai pemerintah lewat moratorium seperti konsolidasi data dan selesainya penghitungan luas perkebunan sawit, menurutnya, masih terdapat beberapa isu yang harus dihadapi seperti perbaikan tata kelola.

Dibandingkan melakukan perluasan, katanya, pemerintah lebih baik fokus pada peningkatan produktivitas melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat tanpa harus membuka lahan baru. “Ini juga efektif untuk membantu mencegah kebakaran hutan,” katanya.