Bengkulu, elaeis.co - Petani sawit mandiri atau swadaya di Provinsi Bengkulu masih sedikit yang bisa mengakses Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Pemerintah pusat diminta memberi kemudahan.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Sujono, rata-rata penerima program tersebut di Bengkulu adalah petani plasma atau yang telah bermitra dengan perusahaan kelapa sawit.

"Kita ingin ada pemerataan bagi seluruh petani sawit, jangan lebih dominan ke petani plasma," katanya, kemarin.

Menurutnya, petani sawit mandiri banyak yang mengalami kendala ketika mengusulkan PSR. "Ada yang kendalanya yaitu lahan tumpang tindih dengan HGU, ada yang dengan hutan produksi atau hutan lindung," katanya.

Menurutnya, pemerintah harus memberikan solusi karena yang  menghadapi kendala tersebut bukan satu dua petani. "Itu supaya Program PSR cepat tersalurkan secara tepat sasaran kepada petani sawit yang paling membutuhkan," tukasnya.

"Banyak petani kelapa sawit di Bengkulu tidak bisa mendapatkan bantuan program PSR ini, padahal kebunnya sudah masanya di-replanting," sebutnya.

Meski menilai kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengelola program PSR sudah cukup baik, namun dia meminta agar informasi terkait program replanting sawit dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat.

"Jangankan data jumlah penerima program ini dari pemerintah pusat, BPDPKS saja banyak yang tidak tahu itu lembaga apa. Karena kurang informasi, akibatnya banyak masyarakat yang butuh replanting sawit tidak dapat program PSR ini," ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap BPDPKS memperbanyak sosialisasi di Bengkulu. "Juga harus ada kebijakan khusus agar petani yang belum tersentuh program ini bisa ikut merasakannya," tutupnya.