Pangkalpinang, elaeis.co – Pimpinan dan sejumlah anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) kembali mengunjungi Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Rombongan dipimpin Ketua Komisi Edi Purwanto ST didampingi Wakil Ketua Komisi II Darma, Sekretaris Komisi Syahran SE, bersama sejumlah anggota.

Kedatangan anggota legislatif itu diterima langsung Kepala DPKP Provinsi Babel Edi Romdhoni SP MM bersama sejumlah pejabat terkait di ruang kerjanya.

Jika sebelumnya para anggota dewan datang untuk menggali penyebab perbedaan harga TBS antar kabupaten di Babel, kali ini agendanya terkait dengan masalah pupuk subsidi.

"Kehadiran kami untuk membawa sejumlah urusan yang menjadi aspirasi masyarakat terkait dengan konsep pembangunan subsektor perkebunan," kata Edi Purwanto melalui keterangan resmi DPKP Babel.

Menurutnya, saat ini komoditas unggulan daerah seperti lada putih dan kelapa sawit tak lagi mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Hal tersebut sangat membebani petani sekaligus mengancam keberlangsungan komoditas unggulan daerah. 

“Nah, ini menjadi satu bentuk problem buat kita bersama. Jujur saja, kami butuh perjuangan kita bersinergi bersama-sama mengenai pupuk bersubsidi. Hanya sembilan item (komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi), komoditas unggulan daerah kita tidak masuk di dalamnya," tukasnya.

Ia menuturkan, kebijakan pupuk bersubsidi yang dibuat pemerintah pusat tidak sinkron dengan program Pemprov Babel mengembangkan komoditas unggulan ke depan. Kondisi tersebut diperparah dengan harga pupuk non subsidi yang sangat mahal dan jauh dari jangkauan petani.

“Harapan kami, keberadaan pupuk bersubsidi ini harus kita perjuangkan bersama di kementerian. Karena sudah banyak masyarakat yang berteriak meminta pupuk bersubsidi karena yang non subsidi harganya sangat mahal. Kalau masyarakat menengah ke atas mungkin tidak begitu terasa efek yang sangat luar biasa, tetapi beda dengan masyarakat bawah,” bebernya.

Dia menambahkan bahwa sektor pertanian saat ini mulai menjadi idola masyarakat karena terbukti tangguh di tengah pandemi.

“Sekarang pertanian dan perkebunan sudah jadi perhatian masyarakat. Tapi ada masalah-masalah yang mulai bermunculan dan hal inilah yang menjadi PR kita. Bagaimana program kita bisa maksimal jika support di bawah tidak bisa menjamin,” sebutnya.

Menanggapi hal itu, Edi Romdhoni mengatakan bahwa Pemprov Babel sudah berupaya meminta pemerintah pusat memenuhi keinginan petani terkait pupuk bersubsidi. Namun upaya tersebut belum diakomodir pemerintah sehingga beberapa komoditas unggulan daerah seperti sawit, lada, dan karet, tetap tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi.

“Pak Gubernur sudah berkirim surat ke pusat, tapi tidak dikabulkan karena pupuk bersubsidi ini diputuskan Pokja di Komisi IV DPR," terangnya.

"Karena itulah, justru bapak-bapak yang ada di DPRD ini sebenarnya lebih kuat untuk membantu memperjuangkan alokasi pupuk bersubsidi,” tambahnya.