Jakarta, elaeis.co - Sekitar 3.000 ton hasil produksi kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar) yang merupakan hasil dari kebun peremajaan sawit rakyat (PSR) di tolak pabrik kelapa sawit (PKS). Akhirnya sekitar 1.500 petani yang mengelola 6.000 hektare kebun sawit di wilayah itu gelisah. Sebab tidak bisa menikmati hasil kebunnya dengan nyaman.

Mendapatkan informasi tersebut, Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPW APKASINDO Jambi Dermawan Harry Oetomo pun sempat berang. Ia bahkan juga tidak menerima alasan PKS terkait penolakan buah kelapa sawit hasil PSR tersebut.

"Buah itu kan dihasilkan oleh bibit yang unggul sebab di biayai BPDPKS. Otomatis rendemen juga tinggi. Jika alasannya karena buah terlalu kecil itu tidak bisa diterima," kata dia, Senin (5/9).

Menurutnya perihal ini justru permainan PKS. Harry menduga PKS takut akan regulasi yang mengharuskan mereka bermitra dengan petani. Sebab jika bermitra tentu harus pula menerapkan harga yang lebih tinggi sesuai dengan penetapan dinas perkebunan.

"Kita berharap bahkan menuntut peran pro aktif dari pemerintah daerah dengan menindak tegas menindak tegas PKS nakal tadi," pintanya.

"Seharusnya pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum mengambil langkah dengan memberikan sanksi administrasi sampai sanksi pidana sebagai pembuktian keberpihakan pada petani sawit swadaya. Malah jika diperlukan berkolaborasi dengan jajaran Apkasindo yang lebih memahami tata kelola dan tata niaga TBS secara proporsional dan profesional," imbuhnya.