https://www.elaeis.co

CLOSE ADS
CLOSE ADS
Berita / Nasional /

Ngotot Lakukan Eksekusi Lahan Jelang Tour de Siak, Ada Apa dengan PN?

Ngotot Lakukan Eksekusi Lahan Jelang Tour de Siak, Ada Apa dengan PN?

Massa menolak rencana constatering dan eksekusi lahan yang dilakukan PN Siak pada Agustus lalu. (Dok. Elaeis)


Siak, elaeis.co - Pengadilan Negeri (PN) Siak kembali mengagendakan constatering dan eksekusi lahan seluas kurang lebih 1.300 hektare di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau. 

Sebagaimana surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Direktur PT Karya Dayun Nomor W4.U13/3384/ HK.02/ XI/2022 tanggal 18 November 2022, kegiatan itu rencananya akan dilaksanakan pada Senin (28/11) pekan depan.

Selaku yang dikuasakan oleh Indriany Mok dan kawan-kawan, DPP LSM Perisai Riau menyurati Ketua PN Siak perihal pemberitahuan dan keberatan atas rencana constatering dan eksekusi lahan tersebut yang berbarengan dengan persiapan iven balap sepeda bertaraf internasional, Tour de Siak 2022.

Ketua DPP LSM Perisai, Sunardi SH mengatakan, pihaknya sangat menyangkan rencana constatering dan eksekusi itu. Sebab pelaksanaannya berdekatan dengan perhelatan Tour de Siak 2022.

Menurutnya, rencana PN Siak melakukan kegiatan itu yang berbarengan dengan persiapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak melaksanakan event berskala internasional yang dimulai 1-4 Desember 2022 mendatang.

"Saat ini Pemkab Siak sedang mempersiapkan kedatangan tamu dari dalam maupun luar negeri. Namun pihak PN Siak memaksakan  kehendak," kata Sunardi menjawab elaeis.co, Jumat (25/11). 

Bahkan Sunardi menilai, seolah-olah PN Siak tidak turut serta mendukung kegiatan Kabupaten Siak. Karena, hal ini bakal mengundang konflik yang dapat menimbulkan citra buruk Kabupaten Siak di mata Nasional maupun Internasional.

"Kegiatan constatering dan eksekusi sangat berpotensi mengundang konflik dan keributan. Karena PN Siak pernah melaksanakan constatering dan eksekusi pada Rabu (3/8) lalu yang mana lahan yang akan dieksekusi adalah milik orang lain, bukan milik PT Karya Dayun," tegas Sunardi.

Lahan itu, kata Nardi, merupakan milik Dasrin Nasution yang memiliki legalitas berupa sertifikat Hak Milik (SHM). Untuk itu, DPP LSM Perisai menolak kegiatan PN Siak untuk pelaksanaan constatering dan eksekusi lahan tersebut.

"Mestinya, PN Siak mengikuti petunjuk hukum atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan, jelas-jelas menyebutkan letak lokasi yang akan dieksekusi adalah lahan milik PT Karya Dayun yang terletak di KM 8 Desa Dayun," sambung Sunardi.

Untuk itu, yang berwenang untuk memberikan informasi keberadaan PT Karya Dayun adalah Instansi Badan Pertanahan (BPN) setempat. Sedangkan BPN Siak, pernah mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Ketua PN Siak Sri Indrapura, yang isinya menjelaskan tidak ditemukan daftar pemilik tanah/kebun atas nama PT Karya Dayun.

"Sampai detik ini mereka tidak menemukan daftar pemilik tanah atau kebun sawit atas nama PT Karya Dayun. Surat itu juga sudah dilayangkan kepada PN Siak, dan sudah diterima pihak pengadilan," ujar Sunardi.

Penjelasan-penjelasan ini bisa menjadi tolak ukur bagi PN Siak dalam pelaksanaan constatering dan eksekusi. Jangan sampai melakukan constatering dan eksekusi di lahan milik orang lain.

"Karena ini akan memicu terjadinya konflik dan keributan disaat adanya tamu dari luar terkait agenda pelaksanaan even Tour de Siak 2022. Mestinya PN Siak lebih arif dan bijaksana dan kembali menganalisa terhadap putusan itu sendiri," kata Sunardi.

Sunardi berpesan, pihaknya tidak pernah menghalang-halangi dan tidak juga menghambat proses constatering dan eksekusi lahan di wilayah Kecamatan Dayun tersebut. Tapi, Sunardi mengingatkan agar PN Siak melakukan hal itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Silahkan di cek dan dipelajari terhadap putusan, termasuk kami juga memberikan masukan kepada aparat penegak hukum ketika akan memberikan pengawalan, keamanan terhadap lokasi yang dilakukan constatering dan eksekusi mohon dipertegas. Lahan yang akan di eksekusi itu dimana letaknya dan lahan siapa, itu seharusnya sudah jelas dari awal," kata dia.

"Namun lahan masih dicari-cari yang mana mau dieksekusi. Sehingga putusan yang dikatakan berkekuatan hukum tetap terhadap constatering dan eksekusi lahan itu, menurut hemat kami perlu ditinjau dan dikaji lagi agar tidak menimbulkan konflik demi menjaga marwah Siak," ujarnya 

Untuk diketahui, Ketua PN Siak telah memerintahkan kepada Juru Sita atau Juru Sita Pengganti PN Siak, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat, melakukan sita eksekusi atas lahan/tanah seluas 1.300 hektare yang terletak di KM 8 Desa Dayun, Kabupaten Siak.

Lahan itu merupakan kawasan perizinan dari PT Duta Swakarya Indah (Penggugat) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 17/Kpts-II/1998 tertanggal 6 Januari 1998.

Faktanya, pada tanggal 14 Desember 2016 Juru Sita atau Juru Sita pengganti Pengadilan Negeri Siak tidak membaca sesuai apa yang diperintahkan, bahkan kemudian menambah isi penetapan tersebut dengan keterangan lain.

Dalam Berita Acara Sita Eksekusi, ternyata juru sita melaksanakan sita eksekusi di Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, dan menyebutkan letak tanah sita eksekusi berada di KM 8 Kampung Dayun.

Sementara itu, Humas PN Siak, Mega Mahardika ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon hingga berita ini diterbitkan belum diangkat. 

Komentar Via Facebook :