Mukomuko, elaeis.co - Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, terus berupaya memaksimalkan pemanfaatan limbah janjang kosong (jangkos) sawit menjadi pupuk organik. Bahkan saat ini sedang disusun draf rancangan peraturan daerah (raperda) untuk mengatur pemanfaatan limbah ini secara lebih efektif.

Kepala Distan Mukomuko, M Rizon, mengatakan, belasan pabrik pengolah tandan buah segar (TBS) sawit menjadi Crude Palm Oil (CPO) yang ada di Mukomuko menghasilkan limbah jangkos ratusan ton dan sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Pihak pabrik malah ada yang kewalahan dibuat tumpukan jangkos yang terus bertambah setiap hari.

Itu sebabnya dia yakin ide memanfaatkan jangkos untuk membuat pupuk organik akan didukung pemilik pabrik CPO. "Potensi jangkos sawit sangat besar di daerah kami. Ini harus dimanfaatkan menjadi pupuk untuk meningkatkan produktivitas pertanian," katanya, Rabu (30/8).

Menurutnya, pemanfaatan jangkos sawit sebagai pupuk bukanlah hal yang baru bagi petani sawit di daerah itu. Hanya saja pengaplikasiannya belum benar sehingga efektivitasnya tidak maksimal.

"Caranya masih kurang tepat, jangkos disebarkan di sekitar pangkal batang sawit. Memang memberikan nutrisi kepada tanaman, namun kadarnya lebih tinggi lagi andai jangkos diolah dulu menjadi abu. Nah, pengaplikasian yang salah membuat nutrisi yang diserap tanaman sawit menjadi kurang optimal," jelasnya.

Agar petani lebih paham cara mengolah jangkos yang benar sehingga kualitas nutrisinya terjaga, Distan Mukomuko akan melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap sejumlah kelompok tani sebagai pilot project. 

"Diharapkan petani dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efisien sehingga hasil produksi sawit mereka terus meningkat," tukasnya.

Selain membantu petani mengatasi mahalnya harga pupuk kimia, katanya, pemanfaatan jangkos juga menjadi solusi untuk mengatasi tumpukan limbah di pabrik.

"Sekarang yang perlu diatur adalah bagaimana petani bisa mendapatkan jangkos dari pabrik dengan mudah. Inilah perlunya dibuat perda sebagai payung hukum yang akan mengatur semua teknisnya nanti," tutupnya.