Subulussalam, Elaeis.co - Pengalaman mengikutsertakan petani sawit anggota KUD Semarak Jaya menjadi peserta Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) memberikan pelajaran berharga bagi Ir Netap Ginting. Bahwa aspek legalitas dan penerapan praktek pertanian yang baik atau good agriculture practice (GAP) adalah sebuah keharusan dalam perkebunan kelapa sawit.

“Aspek legalitas itu termasuk penggunaan bibit sawit yang legal, terdaftar, dan jelas asal-usulnya. Ini hal mendasar. Tanpa bibit berkualitas, GAP tak akan bisa terwujud. Sebab, menggunakan bibit abal-abal tentu hasilnya juga akan abal-abal selama 25 tahun,” kata Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kota Subulussalam ini kepada Elaeis.co, Sabtu (2/10/2021).

Itu sebabnya Netap terus memperkenalkan semua varietas sawit legal dan terdaftar kepada para petani di Kota Subulussalam. “Bibit unggul yang masuk ke Subulussalam itu varietas produksi PPKS dan Socfindo,” katanya.

Ia mengaku baru saja mengajak Malem Teta Sitepu, Ketua Kelompok Tani (poktan) Bukit Jaya, melihat-lihat penangkaran sawit di Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Subulussalam. “Kemarin kami ke CV Maju Lunas Jaya milik Pak Zainuddin Lubis, bibit sawit di penangkaran itu produksi Socfindo,” jelasnya.

Seingatnya, setidaknya sudah 10 poktan yang diajak menggunakan bibit resmi. Dia berharap itu akan memudahkan jalan untuk mendapatkan sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

“Penggunaan bibit resmi juga bagian dari target agar petani sawit di Subulussalam bisa mendapatkan sertifikat ISPO dan RSPO. Kalau tak salah, di tahun 2024 nanti para petani sudah harus 100 persen bersertifikat ISPO,” tukasnya.

Malem Sitepu yang dihubungi terpisah mengaku mendapatkan informasi yang sangat berharga mengenai bibit legal dan sertifikat ISPO dari Netap Ginting. “Ilmu yang saya peroleh akan saya tularkan ke 10 anggota Poktan Bukit Jaya yang mengelola sekitar 30 hektar kebun sawit,” katanya.

Dia mengaku baru kali ini membuka kebun sawit. Sementara anggota Poktan Bukit Jaya lainnya ada yang sedang melakukan replanting. Itu sebabnya mereka membutuhkan bibit sawit yang berkualitas dan bersertifikat.

“Kami tak mau mengambil resiko menggunakan bibit abal-abal. Produksinya rendah dan berpotensi tidak dihargai di pabrik kelapa sawit. Kalau tak laku, kan terbuang sia-sia waktu kami membesarkannya,” ujarnya.

“Kami juga ingin kebun kami dapat sertifikat ISPO dan RSPO supaya kelak punya posisi tawar lebih tinggi karena produksi kami diakui,” imbuhnya.