Jakarta, Elaeis.co - Masa berlaku Instruksi Presiden Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau yang dikenal dengan nama moratorium sawit sudah berakhir sejak 19 September 2021 lalu.

Namun hingga saat ini pemerintah belum memastikan apakah moratorium yang berjalan selama 3 tahun itu diperpanjang atau tidak.

Tapi Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat Medali Emas Manurung, meminta pemerintah mengakhiri moratorium. Menurutnya, berbicara moratorium berarti sama saja memburukkan sawit di mata dunia.

“Bagi kami petani sawit, konteks moratorium ini sama saja kita mengiklankan bahwa diri kita memang jelek. Kenapa? Karena moratorium itu kan konotasinya memang jelek. Moratorium itu ada karena ada masalah. Faktanya tidak ada masalah,” kata Gulat saat menjadi pembicara dalam diskusi CNBC Indonesia dengan tema ‘Menanti Nasib Moratorium Sawit’, kemarin. 

“Jadi, bukan soal moratorium itu lanjut atau tidak. Tetapi, dengan kita menggunakan istilah moratorium, itu sudah mengalungkan mahkota kejelekan. Berarti kita mengaminkan apa yang dikatakan orang-orang asing yang menjelekkan sawit,” tambahnya.

Menurutnya, moratorium sawit tidak diperlukan di Indonesia. Apalagi saat ini sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang bisa menjadi solusi kendala-kendala di sektor perkebunan kelapa sawit.

“Kita sangat tertolong dengan sawit. Jangan kita buat mahkota moratorium yang justru memperburuk image terhadap sawit,” ujarnya.

Dia yakin jika UUCK dijalankan secara konsisten, maka semua persoalan terkait perkebunan sawit akan kelar. “Kita hargai produk dari negara ini, tidak perlu kita dengar teriakan dari negara asing. Tujuan mereka jelas, bagaimana agar sawit terpuruk,” tandasnya.