Jambi, elaeis.co – Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar program pemerintah, melainkan menyangkut kedaulatan, kehormatan, dan harga diri bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan kepada media elaeis.co usai melantik secara serentak pengurus DPW dan DPD PAN se-Provinsi Jambi di Abadi Convention Center (ACC), Kamis (30/4).

Menurutnya, swasembada pangan merupakan bagian penting dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang harus diwujudkan demi kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat desa yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

“Berbicara swasembada pangan itu menyangkut kedaulatan, kehormatan, dan harga diri kita sebagai bangsa. Ini juga menyangkut 40 persen rakyat Indonesia yang hidup di desa-desa, seperti petani, nelayan, dan peternak. Kita harus berdaulat di bidang pangan,” tegas tokoh yang kerap disapa Zulhas itu.

Ia menilai selama hampir tiga dekade terakhir, arah pembangunan ekonomi Indonesia sempat bergeser dari cita-cita awal bangsa sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.

“Selama 29 tahun kita agak menjauh dari cita-cita Indonesia merdeka. Kita menjauh dari semangat Pancasila, dan ekonomi kita cenderung menjadi ekonomi pasar bebas, di mana yang mengatur adalah mereka yang memiliki modal,” ujarnya.

Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah disebut kembali menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Zulhas mengungkapkan, pada 2024 Indonesia masih mengimpor sekitar 4,5 juta ton beras yang menurutnya justru memperkaya negara lain dan melemahkan ketahanan pangan nasional.

“Dengan keberpihakan kepada rakyat dan political will yang kuat, dalam tempo satu tahun, yakni 2025, kita sudah mampu surplus 4,2 juta ton beras,” ungkapnya.

Tak hanya sektor pertanian, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan nelayan yang selama ini dinilai belum memiliki posisi tawar yang kuat di pasar.

Menurutnya, kondisi saat ini membuat nelayan kerap merugi saat hasil tangkapan melimpah karena harga jual ditentukan oleh tengkulak.

“Nalayan kita hari ini belum punya daya tawar. Ketika hasil tangkapan banyak, mereka justru bisa rugi karena saat ikan sampai di darat, harga langsung ditentukan tengkulak,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berencana membangun 2.000 kampung nelayan di berbagai wilayah Indonesia.

Di kawasan tersebut nantinya akan dibangun berbagai fasilitas penunjang, seperti cold storage, pabrik es, tempat pelelangan ikan, hingga kampung nelayan Merah Putih.

“Kalau ikan nelayan tidak langsung laku, bisa disimpan dulu di cold storage, lalu dijual melalui koperasi desa Merah Putih dengan harga acuan yang pasti menguntungkan nelayan,” jelasnya.

Selain itu, Zulhas juga menyinggung langkah pemerintah dalam menertibkan lahan-lahan yang dinilai melanggar hak masyarakat.

Ia menyebut, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah telah berhasil menyita sekitar 4 juta hektare lahan bermasalah dalam kurun waktu sekitar satu setengah tahun.

“Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, baru sekitar 1,5 tahun sudah berhasil disita 4 juta hektare lahan yang melanggar hak-hak rakyat,” pungkasnya.