Bengkulu, elaeis.co - Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Perkumpulan Masyarakat (FPM) desa penyangga perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, menggelar aksi demontrasi di Kantor Perwakilan DPD RI, Kamis (25/5). Aksi tersebut bertujuan untuk menuntut penyelesaian konflik agraria yang terjadi antara perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat di kabupaten itu.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Nurhasan HR mengatakan, beberapa tuntutan yang disampaikan FPM adalah penyelesaian konflik agraria dengan PT Purnawira Dharma Upaya (PDU). Kemudian meminta agar lahan PTPN VII yang terbengkalai dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemukiman dan pertanian masyarakat setempat.

"Tuntutan ini didasarkan pada kebutuhan mendesak akan peningkatan kesejahteraan dan penghidupan masyarakat di desa penyangga perkebunan sawit tersebut," kata Nurhasan.

Selain itu, FPM juga menuntut penyelesaian polemik dengan PT Bimas Raya Sawitindo terkait dengan penggunaan lahan yang belum tuntas. Masyarakat berharap agar pihak perusahaan dapat bertanggung jawab dan memberikan solusi yang adil untuk semua pihak terkait. "Kami minta masalah masyarakat dengan PT BRS bisa diselesaikan juga," ujarnya.

Tidak hanya itu, FPM juga menyoroti polemik terkait keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) PT Agricinal. Massa menuntut realisasi penyelesaian polemik tersebut agar hak-hak masyarakat dapat diakui dan dipenuhi secara adil.

"PT Agricinal hingga saat ini belum membangun kebun plasma untuk masyarakat, kami menuntut perusahaan melaksanakan kewajibannya," tegasnya.

Dia menambahkan, FPM akan terus berjuang untuk kepentingan masyarakat dan berharap agar pemerintah dan pihak terkait dapat mendengarkan serta mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik agraria yang berkepanjangan.

"Aksi demonstrasi ini menjadi bukti nyata bahwa masalah konflik agraria di desa penyangga perkebunan sawit di Bengkulu Utara masih belum terselesaikan secara memadai. FPM berharap melalui aksi ini, suara kami dapat didengar dan solusi yang adil dapat ditemukan demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat setempat," tutupnya.