Berita / Sumatera /
LSM Bening Komit Bantu Pengawasan Limbah Perusahaan di Kampar
Audiensi DPP LSM Bening Riau dengan Pj Bupati Kampar. foto: Diskominfo Kampar
Bangkinang, elaeis.co - Pj Bupati Kampar H Hambali MH didampingi Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Yusri MSi menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bening Riau.
Hadir pada kesempatan itu Sekjen DPP LSM Bening Riau Paier Simajuntak, Wakil Ketua Umum Timbul Naratipulu, dan Ketua Bidang Hukum Candra Arifin.
Dalam diskusi singkat itu, Yusri mengapresiasi LSM Bening yang berkomitmen akan membantu pengawasan limbah perusahaan perkebunan, perikanan, dan migas, yang ada di Kampar.
Terkait alat pemantau limbah terkoneksi secara online setiap hari yang disarankan tim LSM Bening, menurutnya, akan ditindaklanjuti bersama Dinas LH, Dinas Perkebunan dan Dinas Perikanan, terkait jika memang membantu kerja pemerintah.
"Kita berharap investasi aman dan tidak ada dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. Karena apabila terjadi pencemaran limbah, hal ini akan berdampak pada lingkungan perumahan, pertanian, dan dampak bagi hewan. Selain itu, perusahaan juga akan dikenakan pinalti dan mengalami denda yang cukup besar," jelasnya dalam keterangan resmi Diskominfo Kampar, kemarin.
Menyinggung Hak Guna Usaha (HGU) beberapa perusahaan sawit yang akan habis masa berlakunya, dia menegaskan bahwa perpanjangan bisa dilakukan jika sudah melaksanakan kewajiban plasma dan berkontribusi kepada masyarakat. "Untuk hal ini bukan dalam bentuk perkebunan sawit saja, tapi bisa dalam bentuk program kemasyarakat lainnya," tukasnya.
Paier Simajuntak sendiri dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmen akan bersinergi dengan Pemkab Kampar. "Kita tahu bersama, di Kampar begitu massif pengembangan industri sawit dan pengolahan minyak dan gas oleh Pertamina Hulu Rokan," sebutnya.
Dia yakin dengan menggandeng pihak ketiga, maka pemkab akan bisa mengawasi masalah limbah dengan baik. "Pemantauan air limbah harus dilakukan secara terus menerus dan online. Karena itu perlu adanya pengadaan server atau pusat data yang terkoneksi langsung dengan Kementrian LHK setiap hari. Sejauh ini, baru perusahaan sawit PT Agro Mulia Lestari yang menerapkan dan menggunakan alat ini," ungkapnya.







Komentar Via Facebook :