Jambi, elaeis.co – Legalitas lahan atau kebun disebut jadi salah satu kendala dalam pengurusan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) oleh para petani di Provinsi Jambi.

Rakhmad Darmawan, Kepala bidang pengembangan dan penyuluhan perkebunan pada dinas perkebunan Provinsi Jambi menjelaskan begitu ketika dikonfirmasi soal progres PSR di Provinsi Jambi pada Senin, 6 November 2023.

Menurut Darmawan saat ini untuk pengajuan PSR sendiri sudah banyak dipermudah kriterianya lewat regulasi baru yakni Permentan Nomor 3 tahun 2022.

"Pengajuan PSR itu banyak dipermudah persyaratannya, 2023 lahan sawit bisa dilakukan PSR asal tidak berada dalam kawasan (hutan) dan HGU perusahaan," kata Rakhmad Darmawan.

Untuk kendala-kendala di lapangan, Darmawan menyampaikan jika untuk pengajuan PSR semua dilakukan lewat sistem, dari situ hal yang paling sering ditemukan tak jauh dari masalah legalitas lahan.

"Ya lagi-lagi persoalannya itu legalitas lahan oleh pengusul," ujarnya.

Tak sulit menurut Darmawan untuk mengidentifikasi lahan sawit yang diajukan PSR. Tinggal dilihat dari peta citra satelit ATR/BPN lahan objek usulan sudah teridentifikasi.

"Itu sudah ada aplikasinya untuk meletakkan titik koordinat, nampak itu yang masuk kawasan hutan. Itu tidak diterima pengajuannya," katanya.

Untuk kendala-kendala teknis di bidang administrasi, Darmawan juga berujar bahwa nama pengusul, KTP, dan legalitas lahan atau sertifikat harus sesuai dengan nama pengusul.

"Kalau salah tulis harus melampirkan surat keterangan dari pemerintah desa. Legalitas tanah, sertifikat atau sporadik boleh. Tapi sporadik juga harus ada keterangan dari pemerintah desa," katanya.

Menurut Darmawan PSR di Jambi berjalan dengan baik sejauh ini, di samping itu dia mengaku bahwa pihak-pihak terkait macam NGO atau organisasi petani sawit saling terlibat dan saling bantu.