Jakarta, elaeis.co - Komisi VI DPR RI menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Massenrempulu, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka menyampaikan aspirasinya mengenai penggusuran lahan pertanian dan ternak yang dilakukan oleh PTPN XIV.

Dalam audiensi tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M Sarmuji, berjanji pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. 
 
"Nanti kami memang akan tindak lanjuti ini dengan memanggil PTPN XIV dan PTPN III sebagai perusahaan holding," jelasnya melalui keterangan resmi Setjen DPR RI, kemarin.

Sengketa antara Masyarakat Massenrempulu dengan PTPN XIV sudah berlangsung sejak tahun 2016. 6 Februari 2022 lampau, PTPN XIV melakukan penggusuran tanaman durian, rambutan, coklat, dan cengkeh yang bernilai jutaan milik warga dan kandang ternak di Lingkungan Pakkodi, Kelurahan Bangkala, dan wilayah Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Penggusuran tersebut dilakukan karena perusahaan hendak melakukan pengembangan tanaman kelapa sawit.

PTPN XIV memperoleh izin dan alas hak seluas 5.230 hektare di Kabupaten Enrekang. Namun pada 15 September 2020 lalu Bupati Enrekang hanya memberikan rekomendasi pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XIV seluas 3.267 hektare.

Sisanya 1.963 hektare diusulkan akan ditata dan dikelola oleh Pemkab Enrekang dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat umum. Yakni Kawasan Kebun Raya, PDAM, Kawasan Industri Maiwa, sekolah, TPA sampah, dan lainnya. Namun, pada dasarnya 5.230 hektare tersebut, termasuk yang dikelola Pemkab Enrekang, tetap menjadi hak PTPN XIV sesuai HGU pertama.

Versi Aliansi Masyarakat Massenrempulu, akibat pengrusakan dan penggusuran lahan pertanian dan peternakan, beberapa warga jatuh sakit dan seorang ibu meninggal dunia saat melihat alat berat menggusur tanaman di sekitar rumahnya. Saat ini banyak masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kehilangan lahan.

Menurut Sarmuji, yang menjadi pusat permasalahan dalam aspirasi yang disampaikan Aliansi Masyarakat Massenrempulu adalah berkaitan dengan konflik antara masyarakat dengan PTPN XIV. "Makanya perlu untuk mendatangkan pihak perusahaan untuk didengarkan penjelasannya," tukasnya.