https://www.elaeis.co

Berita / Nusantara /

KPPU Hentikan Perkara Perusahaan Sawit, Ini Alasannya

KPPU Hentikan Perkara Perusahaan Sawit, Ini Alasannya

Ketua KPPU M Afif Hasbullah pada kegiatan Penyerahan Penetapan Perkara Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit di kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Foto: Ist.


Jakarta, elaeis.co – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerbitkan penetapan penghentian perkara setelah adanya perubahan perilaku PT Karya Makmur Bahagia (PT KMB).

PT KMB adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang menjalin kemitraan pola inti plasma dengan para petani yang tergabung dalam Koperasi Marga Rahayu, Koperasi Usaha Bersama, dan Koperasi Sekar Tani di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (kalteng).

Sebagai bentuk sinergitas, kegiatan Penyerahan Penetapan Perkara Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit tersebut dilakukan Ketua KPPU M Afif Hasbullah disaksikan oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di Palangka Raya.

Afif menyampaikan catatan penting yang perlu diingat bersama tentang kemitraan. Menurutnya, tujuan kemitraan bukan hanya sekedar untuk menjalin kerja sama, namun mewujudkan pelaksanaan kemitraan yang sehat.

"Sehingga baik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun usaha besar akan memperoleh manfaat dan dapat tumbuh bersama. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama untuk menghindari terjadinya perilaku pelanggaran kemitraan, yaitu perilaku memiliki maupun menguasai yang dilakukan oleh usaha besar terhadap UMKM mitranya," jelasnya melalui keterangan resmi KPPU.

Dia meminta kasus PT KMB menjadi pelajaran bagi perusahaan sawit lainnya di daerah itu. “Semoga pada kesempatan ini semua pihak dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dan dapat menciptakan kondisi kemitraan yang makin sehat serta berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Nasional,” sebutnya.

Untuk diketahui, pengawasan terhadap perusahaan sawit tersebut dilaksanakan berdasarkan laporan masyarakat kepada KPPU. PT KMB diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Proses tersebut dilanjutkan sebagai Perkara Kemitraan dengan Nomor Register 09/KPPU-K/2021.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui adanya perilaku penguasaan yang dilakukan PT KMB selaku perusahaan inti terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh mitranya. Sehingga hal tersebut memberatkan para petani plasma. Kemitraan yang terjalin antara PT KMB sebagai perusahaan inti dengan petani plasma tersebut dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip kemitraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Sebagai bagian dari proses penegakan hukum kemitraan, menurutnya, KPPU memberikan berbagai perintah perbaikan melalui Surat Peringatan Tertulis kepada PT KMB. Perintah perbaikan tersebut dipatuhi oleh PT KMB. Dengan adanya perubahan perilaku tersebut, diharapkan membawa dampak positif bagi para petani plasma yang telah menikmati manfaat dari perbaikan kemitraannya.

"Petani plasma juga lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat mengoptimalkan manfaat dari hubungan kemitraan tersebut," ungkapnya.

Sehubungan dengan perubahan perilaku tersebut, lanjutnya, KPPU menghentikan Perkara Nomor 09/KPPU-K/2021 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan oleh PT KMB di Kotawaringin Timur dan dicatat dalam Buku Daftar Pengawasan.

"Langkah tersebut diambil setelah adanya perubahan perilaku perusahaan dalam pelaksanaan kemitraan pola inti plasma," kata Afif.

Gubernur Sugianto berpesan agar pengusaha perkebunan di Kalteng dapat membina masyarakat di sekitar perkebunan. “Kami harapkan kehadiran KPPU di sini dapat membawa berkah dan kebaikan untuk kemajuan Kalteng,” tutupnya.
 

Komentar Via Facebook :