Medan, elaeis.co - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, meminta seluruh elemen masyarakat maupun lembaga terkait mengawal pelaksanaan proyek infrastruktur jalan dan jembatan senilai Rp 2,7 triliun. Saat ini realisasi proyek multiyears itu sudah mencapai 11%.

Edy mengatakan, proyek tersebut diluncurkan untuk membangun dan memperbaiki ruas jalan provinsi yang panjangnya mencapai 3.005,56 kilometer.

"Bagaimana supaya jalan ke kampung yang selama ini kondisinya memprihatinkan bisa menjadi bagus, agar hasil pertanian terangkut, agar ekonomi bergerak dan terus tumbuh," jelasnya melalui pernyataan resmi baru-baru ini.

Menurutnya, koordinasi lintas sektoral sangat dibutuhkan agar proyek yang direncanakan sejak 2019 itu tidak dikorupsi. "Kami sendiri telah berkonsultasi dengan KPK, BPK, BPKP, LKPP, dan Dirjen Mendagri agar pengerjaan proyek sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar hukum," sebutnya.

Dia melanjutkan, salah satu penyebab rusaknya jalan di Sumut adalah truk sawit dengan muatan melebihi kapasitas jalan. "Luas perkebunan kelapa sawit di Sumut mencapai 3,2 juta hektare. Kalau jalan rusak karena aktivitas pengangkutan sawit, siapa yang membetulkan jalan itu?" tukasnya.

Dia juga meminta pengusaha sawit dan perusahaan kelapa sawit membantu pemerintah dalam memperbaiki dan menjaga kondisi jalan provinsi. "Kalian sibuk bicara untung rugi, sekarang apa yang bisa kita lakukan terkait infrastruktur ini?" sindirnya.

Dia mengingatkan para pengusaha agar menunjukkan kepedulian terhadap perbaikan infrastuktur sebelum para petani beraksi. "Macam kemarin petani jeruk Kabupaten Karo bawa satu ton jeruk ke istana minta presiden memperbaiki jalan. Memang pakai lawakan, pakai tepuk tangan, tapi itu sinisme," tandasnya.

"Saya panggil Bupati Karo, dia bilang tidak sanggup mengaspal jalan seperti permintaan petani. Saya datang ke sana, ternyata betul seperti off road," tambahnya.

Dia menegaskan bahwa jalan buruk dan rusak menyebabkan biaya angkutan jadi lebih mahal. "Harga yang diterima petani bisa cuma sepertiga dari harga pasar. Ini tidak adil, bisa menghancurkan petani lokal," pungkasnya.