Jakarta, elaeis.co - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP menilai BPDPKS seharusnya memberikan alokasi dana peremajaan sawit rakyat (PSR) atau replanting yang lebih besar. Hal tersebut diyakini dapat memberikan akses yang lebih luas bagi perkebunan sawit yang dimiliki rakyat untuk mendapatkan bantuan.
 
"Kita (Komisi XI) ingin porsinya lebih besar, sehingga bisa memberikan akses yang lebih luas bagi kebun rakyat untuk replanting" katanya melalui keterangan resmi Setjen DPR RI.
 
Dolfie menyampaikan, sebagaimana informasi yang diterima dari BPDPKS, sejauh ini terdapat tiga alokasi penggunaan dana sawit. Yaitu untuk kegiatan sosial, replanting, dan biodiesel. Di antara tiga alokasi penggunaan dana sawit tersebut, yang terbesar adalah untuk biodiesel. 
 
"Kalau kita lihat profilnya, satu persen itu digunakan untuk kegiatan sosial. Kemudian lima persen digunakan untuk replanting, dan 94 persen itu digunakan untuk kepentingan biodiesel,” tegas Politisi Fraksi PDI-P itu.
 
Menurutnya, seharusnya yang perlu diperbesar adalah porsi alokasi dana sawit pada PSR dan kegiatan sosial yang merupakan aspirasi dari masyarakat. "Tentu aspirasi dari wilayah-wilayah penghasil sawit adalah menemukan cara agar porsi replanting dan kegiatan sosial bisa diperbesar,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Tengah IV ini.
 
Sayangnya, menurutnya, BPDPKS ternyata tidak dapat menentukan alokasi penggunaan dana sawit secara mandiri. Sebab, yang memiliki otoritas untuk menetapkan alokasi tersebut adalah Komite Pengarah BPDPKS.

"Ini kita (Komisi XI) memang perlu mengundang Komite Pengarah (BPDPKS) karena penentuan dari pada alokasi penggunaan dana sawit ini ditentukan oleh Komite Pengarah," tukasnya.
 
Diketahui, PSR merupakan salah satu upaya meningkatkan produksi kelapa sawit tanpa menambah luasan lahan.