Jakarta, elaeis.co – Komisi VI DPR RI mengingatkan PT Agrinas Palma Nusantara agar tidak mengulang kegagalan sejumlah BUMN lama yang terseret persoalan tata kelola dan inefisiensi. 

Perusahaan yang baru dibentuk itu diminta menjalankan bisnis kelapa sawit secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik lama yang merugikan negara.

Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar menegaskan, Agrinas Palma memegang peran strategis dalam mendorong kemandirian industri sawit nasional. 

Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap BUMN hanya bisa dijaga lewat manajemen yang bersih dan hasil nyata di lapangan.

“Jangan sampai Agrinas Palma mengulang kegagalan BUMN lama yang asetnya besar tapi akhirnya tersandung persoalan pengelolaan. Kita minta Pak Jenderal Agus Sutomo dan jajaran direksi bekerja profesional dan akuntabel,” ujar Nasril dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama direksi Agrinas Palma di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/10).

Nasril menilai target yang diemban Agrinas Palma bukan hal kecil. Pemerintah menugaskan perusahaan ini untuk mengelola lahan sawit hingga 3 juta hektar pada tahun 2026, dengan estimasi nilai aset mencapai Rp300 triliun. Potensi itu, katanya, bisa menjadi sumber dividen besar bagi negara sekaligus penggerak ekonomi rakyat.

“Kalau tiga juta hektare dikelola dengan benar, Indonesia tidak hanya cukup sawit untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga bisa memperkuat ekspor. Ini peluang besar yang tidak boleh disia-siakan,” ujarnya.

Nasril juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian lingkungan. Menurutnya, pengelolaan sawit modern harus berorientasi pada efisiensi, keberlanjutan, serta manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar.

“Jangan hanya bicara angka produksi, tapi juga dampak sosial dan lingkungan. Agrinas Palma harus jadi wajah baru BUMN yang peduli keberlanjutan,” tambahnya.

Sebagai informasi, PT Agrinas Palma Nusantara mendapat mandat dari pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH. Dari sekitar 833 ribu hektar lahan, sebagian besar dalam kondisi rusak dan memerlukan pemulihan agar kembali produktif.

Komisi VI menegaskan akan terus mengawasi kinerja Agrinas Palma agar benar-benar menjadi penggerak utama sawit nasional, bukan sekadar nama baru dengan kesalahan lama.