https://www.elaeis.co

Berita / Sulawesi /

Komisi II DPR RI Evaluasi Permasalahan HGU dan Tata Ruang di Sulteng

Komisi II DPR RI Evaluasi Permasalahan HGU dan Tata Ruang di Sulteng

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat bertukar cenderamata usai melakukan pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Sulteng. Foto: Oji/nr


Jakarta, elaeis.co - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dipimpin Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung melakukan pertemuan dengan Kepala Kanwil Badan Pertanahan (BPN) Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Pejabat Sekda Provinsi Sulteng terkait Evaluasi Hak Guna Usaha (HGU) dan Tata Ruang di Kantor Gubernur di Kota Palu.
 
Pada kesempatan itu Doli mengungkapkan bahwa Komisi II DPR RI telah membentuk tiga Panitia Kerja (Panja), yakni Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan, Panja Evaluasi Pengukuran Ulang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL), serta Panja Tata Ruang.
 
"Tiga Panja yang dibentuk Komisi II DPR RI, lantaran banyaknya permasalahan kasus tanah hampir di seluruh wilayah Indonesia. Panja ini dibentuk karena banyak sekali pengaduan yang kita dapatkan baik yang didapat dari individu atau turun ke daerah masing-masing ketemu dengan masyarakat, atau juga ada yang datang mengadu ke DPR," ungkap Politisi Partai Golkar ini melalui keterangan resmi Sejen DPR RI.
 
Legislator Dapil Sumatera Utara III ini menambahkan, konflik agraria masih menjadi persoalan serius yang terjadi di wilayah Sulteng dengan melibatkan masyarakat, pihak swasta,  dan pemerintah.

"Konflik-konflik yang terjadi pada usaha tambang maupun perusahaan perkebunan itu pada umumnya terkait dengan persoalan lahan. Sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat terjadi karena tidak dilakukannya verifikasi bukti kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah," tandasnya.
 
Doli mencontohkan kasus salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menjadikan izin lokasi dan izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) sebagai dasar penguasaan lahan. Tindakan itu, kata dia, tanpa diawali pembebasan lahan atau kesepakatan penyerahan tanah kepada perusahaan untuk kepentingan perkebunan.

Hal ini diakibatkan juga karena perilaku pemerintah desa dan pemerintah kecamatan dalam menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Surat Penyerahan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, sawah, permukiman warga, serta ditemukan pula adanya jual-beli SKPT tanpa objek yang jelas.
 
"Harapannya, ke depan pemerintah, kepolisian, kejaksaan dan BPN mempunyai sebuah panduan (roadmap) dalam menyelesaikan permasalahan tanah di Sulteng," pungkasnya.

 

Komentar Via Facebook :