# TATA RUANG
- 
        			    Nusron Wahid Ungkap Tambahan 84 Ribu Hektar Sawit Ilegal, Total Jadi 3,7 JutaNusron Wahid ungkap temuan mengejutkan, sawit ilegal di kawasan hutan bertambah 84 ribu hektare,
- 
        			    Pastikan Permohonan PT CTM Sesuai Tata Ruang dan Bebas Konflik, FPR Muba Gelar RakorPemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan, di bawah kepemimpinan Bupati
- 
        			    Bupati Bungo dan Bupati Merangin Bahas Masalah HGU Perkebunan Sawit PT PMLDua kelapa daerah di Provinsi Jambi, yakni Bupati Bungo, H. Dedy Putra, dan Bupati Merangin, H. M.
- 
        			    Manfaatkan Potensi EBT, SMK di Sulbar Didorong Hasilkan Tenaga Teknik KetenagalistrikanDinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya
- 
        			    DPR RI Tampung Aspirasi Warga Sekitar TNTN dan Petani Eks Transmigrasi di RiauDPR RI melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
- 
        			    Nusron Kembali Ancam Cabut HGU Perusahaan Sawit yang Tak Patuh Aturan PlasmaKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemerintah Daerah
- 
        			    Didatangi Komisi IV DPRD Kaltim, Terkuak PT KSM Lakukan Pelanggaran iniKomisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Timur. Agenda
- 
        			    Masalah Perizinan PT EMJ Dibawa ke RDP di DPRD RohilDPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas
- 
        			    Ram Sawit Ilegal di Kawasan Hutan di Kuansing DitutupTidak berizin, peron atau ram sawit UMA di Desa Setiang, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan
- 
        			    Penyaluran TKD dan Penguasaan Lahan Sawit di Sumsel DievaluasiKomisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses dalam rangka pengawasan penyaluran Dana Transfer
- 
        			    Komisi II DPR RI Komit Kawal Penyelesaian Sengketa Tanah untuk Kepentingan RakyatKomisi II DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal isu pertanahan dan tata ruang yang difokuskan
- 
        			    Genjot Penerimaan Negara dari Pengusaha Sawit Nakal, Komisi II DPR Usulkan Land AmnestyMeskipun baru berjalan kurang lebih tiga bulan di awal periode, Komisi II DPR RI Periode 2024-2029
- 
        			    Pemko Dumai Validasi KLHS RDTR Sungai Sembilan Bersama Pemprov RiauPemko Dumai menggelar rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau membahas
- 
        			    Pabrik Minyak Goreng Bakal Dibangun di AcehCikal bakal industri sawit tanah air dimulai dari Provinsi Aceh. Saat ini provinsi di ujung barat













