Oleh: Sudarsono Soedomo

Ada satu keajaiban dalam penegakan hukum lingkungan kita: sesuatu yang dinilai murah justru harus dipulihkan dengan biaya yang sangat mahal. Lebih ajaib lagi, nilai yang “murah” itu kemudian *ditambah* dengan biaya pemulihannya, lalu disajikan sebagai kerugian negara. Ini bukan sulap. Ini aritmetika.

Dalam banyak perkara lingkungan, nilai kerusakan ekologis dihitung terlebih dahulu. Angkanya—katakanlah—sekian miliar. Setelah itu, muncul angka kedua: biaya pemulihan. Angkanya sering kali jauh lebih besar. Sampai di sini, logika sehat mestinya berhenti sejenak. Jika sesuatu dinilai kehilangan fungsi senilai sekian, mengapa harus dipulihkan dengan biaya berlipat? Apakah kita sedang menyelamatkan lingkungan, atau menyelamatkan angka?

Namun, keajaiban belum selesai. Dua angka itu tidak dipertemukan untuk diuji kewajarannya. Keduanya *dijumlahkan*. Selesai. Seolah-olah kerugian terjadi dua kali pada objek yang sama: pertama ketika rusak, kedua ketika dipulihkan. Padahal, pemulihan justru dimaksudkan untuk *menghapus* kerugian itu.

Di titik ini, para ahli biasanya mengangkat tameng pamungkas: “Ini sudah sesuai regulasi, mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014.” Kalimat ini diucapkan dengan nada final, seolah diskusi harus berhenti. Regulasi diperlakukan sebagai jimat, bukan sebagai objek nalar.

Padahal, justru di sinilah ujian keahlian seharusnya dimulai. Seorang ahli bukan sekadar juru baca peraturan, melainkan penafsir kritis yang memahami fondasi konseptual di baliknya. Jika sebuah regulasi mengandung kekeliruan logika—misalnya dengan mencampur nilai kerugian kehilangan fungsi dan biaya pemulihan sebagai dua komponen yang dapat dijumlahkan—maka kewajiban keilmuan seorang ahli adalah *menyadari, menjelaskan, dan mengoreksinya*, bukan menyembunyikan masalah di balik frasa “sudah diatur”.

Mengikuti peraturan tanpa memahami cacat konseptualnya bukanlah keahlian; itu kepatuhan administratif. Dan kepatuhan administratif, betapapun rajinnya, tidak otomatis menghasilkan keadilan atau rasionalitas kebijakan.

Dalam ekonomi kebijakan, ini bukan sekadar salah hitung. Ini salah tujuan. Nilai kerugian ekologis adalah alat bantu untuk memahami besaran kehilangan fungsi. Biaya pemulihan adalah instrumen untuk mengatasi kehilangan tersebut. Menjumlahkan keduanya sama artinya dengan menagih harga rumah yang terbakar *ditambah* biaya membangunnya kembali, lalu masih bertanya mengapa pemilik rumah pingsan.

Lebih lucu lagi, praktik ini sering dilakukan tanpa rasa bersalah metodologis. Ketika nilai kerugian ekologis kecil, ia tidak diperlakukan sebagai sinyal bahwa pemulihan penuh mungkin tidak rasional. Sebaliknya, ia diperlakukan sebagai formalitas. Angka kecil itu tidak mengoreksi apa pun; ia hanya hadir agar dapat ikut dijumlahkan.

Di titik ini, valuasi kehilangan fungsi berubah menjadi dekorasi. Ia ada agar terlihat ilmiah, tetapi tidak pernah mempengaruhi keputusan. Yang menentukan adalah satu hal: pemulihan harus jalan, berapa pun biayanya. Soal mengapa biayanya jauh lebih besar daripada nilai yang hendak dipulihkan? Itu urusan lain. Mungkin urusan iman.

Masalahnya, hukum publik tidak dibangun di atas iman, melainkan rasionalitas. Penegakan hukum lingkungan bertujuan memulihkan fungsi lingkungan bagi kepentingan publik. Jika pemulihan menuntut biaya yang jauh melampaui nilai manfaat yang dipulihkan, maka negara wajib menjelaskan alasannya secara terbuka. Apakah ada nilai non-ekonomi yang hendak dilindungi? Apakah ada kewajiban konstitusional tertentu? Jika ada, katakan. Jangan bersembunyi di balik penjumlahan angka.

Tanpa penjelasan itu, pemulihan berisiko berubah menjadi ritual. Nilai kerugian menjadi mantra, biaya pemulihan menjadi sesajen, dan akuntabilitas menguap sebagai asap dupa. Semua tampak serius, semua tampak teknis, tetapi tak satu pun mau diuji dengan pertanyaan sederhana: *untuk apa?*

Lebih berbahaya lagi, praktik ini menciptakan preseden yang tidak adil. Pelaku yang dinilai menyebabkan kerusakan kecil dapat dibebani kewajiban pemulihan yang sangat besar, bukan karena kerusakannya, melainkan karena angka pemulihan yang dipilih tanpa pagar rasional. Di hadapan hukum, proporsionalitas menjadi korban pertama—dan biasanya tidak ada yang datang ke pemakamannya.

Jika kita sungguh ingin menegakkan hukum lingkungan, kita perlu keberanian untuk menghormati angka yang kita hasilkan sendiri. Jika nilai kerugian ekologis kecil, ada dua pilihan jujur: menyesuaikan pemulihan agar proporsional, atau menjelaskan secara terbuka mengapa pemulihan tetap harus mahal. Yang tidak jujur adalah menutup mata, menunjuk peraturan, menambah angka, dan berharap semua orang ikut mengangguk.

Lingkungan tidak butuh angka fantastis. Ia butuh kebijakan yang masuk akal. Dan akal sehat, seperti lingkungan, tampaknya juga perlu dipulihkan—mudah-mudahan biayanya tidak lebih mahal dari nilainya.

(mBogor, 03022026)