Ketapang, elaeis.co - Pemerintah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menggandeng Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Barat untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui ekspor dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sekda Ketapang, Alexander Wilyo MSi, menerangkan, Kabupaten Ketapang memiliki beberapa potensi komoditas ekspor diantaranya bauksit, pasir kuarsa, kelapa sawit, sarang burung, serta komoditas-komoditas lainnya.

“Perkebunan sawit kita hampir 1 juta hektare, tambang bauksit kita juga terbesar smelternya se-Asia Tenggara. Itu belum semuanya, sangat banyak sekali potensi Ketapang,” terangnya melalui keterangan resmi Dskominfo Ketapang baru-baru ini.

Menurutnya, Pemkab Ketapang sangat terbantu karena DJBC sudah membagikan ilmu bagaimana memaksimalkan potensi ekspor yang dimiliki.

“Untuk menggenjot ekspor, diperlukan sinergitas dan kolaborasi dengan banyak pihak, salah satunya dengan Kanwil DJBC. Terima kasih sudah berbagi ilmu sekaligus memberikan motivasi kepada kita semua,” jelasnya.

Selain untuk meningkatkan komoditas ekspor, kolaborasi dengan DJBC diharapkan juga dapat meningkatkan pengembangan UMKM di Kabupaten Ketapang. Dengan semakin banyaknya pelaku UMKM di Kabupaten Ketapang melaksanakan kegiatan ekspor, maka akan berdampak positif bagi ekonomi daerah.

“Kolaborasi antara DJBC dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan usaha UMKM dengan memberikan fasilitas kepada para pelaku UMKM berupa fasilitas kepabeanan dan fasilitas konsultasi bagi para pelaku usaha yang ingin mengekspor produknya,” tukasnya.

Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, Imik Eko Putro SE menjelaskan, kolaborasi dan asistensi bertujuan agar Kabupaten Ketapang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyejahterakan daerah serta masyarakat dari berbagai sektor seperti pertambangan, perkebunan, walet dan sektor-sektor lainnya.

“Intinya mencari potensi yang bisa meningkatkan PAD dan tentunya bisa memajukan daerah serta masyarakatnya dari sektor mana saja,” ucapnya.

Dia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk saling berkolaborasi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan pelaku UMKM dengan memanfaatkan alokasi anggaran APBN dan APBD.

“Mari kita diskusikan agar bisa dioptimalkan, ada ruang-ruang yang bisa kita garap bersama tentunya dan ini butuh effort dari kita bersama. Kementerian Keuangan dalam hal ini Kemenkeu 1 yang ada di Ketapang yaitu Pajak, Bea Cukai dan KPPN, siap untuk berkolaborasi dengan jajaran pemda,” tutupnya.