Jakarta, elaeis.co – Rencana pemerintah menaikkan pungutan ekspor (PE) minyak sawit atau crude palm oil (CPO) dari 7,5% menjadi 10% menuai kritik. Kebijakan ini dinilai mengabaikan dampak kenaikan PE terhadap petani sawit.

Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin ME mengatakan, kenaikan PE akan merugikan petani sawit. Selama ini, beban ekonomi seperti pajak dan PE pada perdagangan CPO akan diteruskan hingga petani kelapa sawit yang berada pada mata rantai ekonomi terendah.

“Kami memperkirakan kenaikan tarif PE sebesar 2,5% akan menyebabkan penurunan harga TBS kelapa sawit berkisar Rp 300 hingga Rp 500 di tingkat petani,” katanya dalam siaran pers dikutip Rabu (1/1).

Dia juga mengkritik penggunaan dana PE yang selama ini dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menurutnya, 90% penggunaan PE adalah untuk subsidi perusahaan-perusahaan yang ditugaskan memproduksi biodiesel.

Baca juga: Produksi dan Ekspor CPO Periode Oktober Meningkat, namun Secara YoY Menurun

“Sebenarnya yang diuntungkan dengan PE itu hanya perusahaan-perusahaan yang bermain di industri biodiesel, sementara petani sawit dikorbankan karena harga TBS mengalami penurunan,” tandasnya.

Dengan adanya kenaikan pungutan ekspor CPO dalam jangka pendek, petani akan kesulitan dan tidak akan maksimal melakukan perawatan tanaman dan praktik budi daya terbaik. Harga TBS yang rendah menyebabkan mereka tidak mampu membeli pupuk yang mahal.

“Akibat jangka panjangnya, perkebunan kelapa sawit milik petani akan terbengkalai dan tidak terawatt sehingga produktivitasnya rendah. Turunnya produksi TBS petani akan berdampak pada penyediaan bahan baku untuk program biodiesel yang kebutuhannya semakin besar,” paparnya.

Dampak lainnya adalah perlambatan penerapan sertifikasi ISPO di kalangan petani. “Rencana kenaikan tarif PE ini bak buah simalakama, SPKS menilai harus ditinjau kembali dan tidak dilakukan pemerintah. Karena akan merugikan petani sawit dan pemerintah sendiri,” tegasnya.

Baca juga: Lokasi Penampungan CPO Ilegal Digerebek, 5 Orang Ditangkap

SPKS menyarankan pemerintah membedah lebih dalam industri biodiesel nasional, termasuk penggunaan teknologinya karena menyedot dana BPDPKS yang terlalu besar. Melalui keterbukaan informasi dan keterlacakan bahan baku yang bersumber dari petani sawit, maka harga produksi biodiesel akan dapat ditelusuri lebih lanjut.

Dengan demikian model insentif (subsidi) biodiesel bisa dihitung kembali dan dibuat rumusan baru. “Pentingnya melibatkan TBS petani sawit sebagai bahan baku dalam produksi biodiesel, akan menghemat subsidi yang dikeluarkan pemerintah melalui BPDPKS. Sehingga tidak perlu menaikkan tarif PE CPO,” ujarnya.