https://www.elaeis.co

Berita / Sumatera /

Kelimpungan Karena Pupuk Mahal, Peserta PSR Berharap Dapat ini

Kelimpungan Karena Pupuk Mahal, Peserta PSR Berharap Dapat ini

Pengerjaan tumbang chiping di areal kebun kelapa sawit KUD Hidup Baru. Foto: elaeis.co/Hamdan


Rengat, elaeis.co - Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Usaha Tani, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kelimpungan mengakali anggaran belanja untuk perawatan kebun sawit program peremajaan sawit rakyat (PSR). Pasalnya, harga pupuk mengalami kenaikan signifikan sehingga tidak sesuai lagi dengan rencana kerja dan anggaran (RKA).

Ndin Zainuddin, Ketua KUD Usaha Tani, menuturkan, dalam RKA dicantumkan biaya pupuk jenis MOP Rp 325 ribu per karung. Tetapi saat ini harga pupuk tersebut sudah mencapai Rp 900 ribu per karung. Kenaikan harga juga terjadi pada jenis pupuk lainnya maupun herbisida.

"Pemerintah seyogyanya mempertimbangkan persoalan petani, khususnya penerima dana PSR sebesar Rp 30 juta/hektare dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)," katanya kepada elaeis.co, Senin (23/5). 

Menurutnya, dana hibah tersebut tidak cukup menutupi biaya perawatan sampai kebun kelapa sawit menghasilkan. Anggaran itu, katanya, hanya cukup sampai tahap I (P-O) dan II (P-1).

I (P-O) meliputi biaya tumbang dan pengelolaan lahan serta bibit sawit, biaya pengawas, serta upah buruh harian lepas (BHL). Sedangkan II (P-1) meliputi pemeliharaan, pengawasan, dan perawatan infrastruktur. 

"Bagaimana nasib pertumbuhan sawit untuk tahap III (P-2) sampai (P-3), momen di mana tumbuhan itu perlu perawatan serius agar membuahkan hasil yang memuaskan? Ini dilema petani program PSR sekarang," ucapnya. 

Sempat ada opsi meminjam dana ke bank untuk menutupi kebutuhan perawatan kebun.

"Tapi kalau mau kredit atas nama koperasi, apakah pihak bank mau menerima agunan berupa lahan tidak berproduksi? Sampai saat ini semua bank yang telah dijajaki menolak dengan beragam alasan," ungkapnya.

Itu sebabnya dia dan petani peserta program PSR lainnya sangat berharap bisa mendapatkan kuota pupuk subsidi.

"Supaya petani tidak putar otak untuk kebutuhan perawatan kebun imbas naiknya harga pupuk non-subsidi," tukasnya.

"Kami juga sangat berharap BPDPKS mengevaluasi besaran dana hibah replanting. Atau solusi lainnya adalah memberikan pinjaman kepada koperasi dengan pengembalian dana setelah kebun sawit berproduksi," imbuhnya.

 

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar Via Facebook :