https://www.elaeis.co

Berita / Sumatera /

Kebijakan Pupuk Subsidi Hendaknya Direvisi Agar Petani Bisa Tingkatkan Produksi

Kebijakan Pupuk Subsidi Hendaknya Direvisi Agar Petani Bisa Tingkatkan Produksi

Petani sawit di Bengkulu melangsir hasil panen. foto: Ist.


Bengkulu, elaeis.co - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Provinsi Bengkulu meminta petani kelapa sawit di Bengkulu untuk terus meningkatkan produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Peningkatan produksi TBS merupakan bentuk dukungan petani terhadap industri kelapa sawit di Bengkulu.

Kepala Bidang Perkebunan DTPHP Provinsi Bengkulu, Bickman Panggarbessy mengatakan, produksi kelapa sawit di Bengkulu saat ini mencapai kurang lebih 300 ribu ton per tahun. Namun produksi tersebut dikhawatirkan mengalami penurunan pada tahun ini akibat persoalan pupuk. 

Untuk menepis kekhawatiran itu, pihaknya meminta kepada petani kelapa sawit agar meningkatkan produksi kelapa sawit di daerah. "Kita tidak mungkin bisa meningkatkan produksi TBS kelapa sawit tanpa bantuan dari petani," kata Bickman, kemarin.

Menurutnya, peningkatan produksi kelapa sawit dapat terwujud jika petani ikut berkontribusi. Tanpa dukungan dari petani kelapa sawit maka mustahil produksi kelapa sawit di Bengkulu pada tahun ini meningkat.

"Peningkatan produksi kelapa sawit itu penting dan petani yang memiliki peran itu," ujarnya.

Pihaknya sangat menyayangkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang tidak lagi menyalurkan pupuk subsidi bagi petani kelapa sawit. Sebab penghentian pemberian pupuk subsidi tersebut sangat berpotensi membuat produktivitas kelapa sawit di Bengkulu menurun.

"Pupuk subsidi tidak lagi diberikan untuk petani kelapa sawit, padahal itu salah satu pendorong peningkatan produktivitas TBS kelapa sawit rakyat," ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap pemerinttah pusat merevisi kebijakan sehinggga petani kelapa sawit bisa mendapatkan pupuk subsidi lagi. Karena bagaimanapun produksi kebun kelapa sawit itu bisa meningkat kalau kebutuhan nutrisi tanaman terpenuhi.

"Itu kebijakan pusat, kita di daerah tidak bisa berbuat banyak," tutupnya.
 

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar Via Facebook :