Simpang Empat, elaeis.co – Forkopimda Sumatera Barat (sumbar) dan Forkopimda Kabupaten Pasaman Barat (pasbar) menggelar pertemuan di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat membahas masalah agraria masyarakat Air Bangis, Selasa (8/8).

Sebelumnya, ribuan masyarakat Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Pasbar, berunjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Sumbar mulai 31 Juli lalu. Pada 5 Agustus massa dipulangkan paksa oleh Polda Sumbar karena tidak ada pemberitahuan unjuk rasa.

Aksi unjuk rasa itu adalah buntut penolakan sebagian warga Air Bangis terhadap rencana proyek strategis nasional (PSN) yang masuk kawasan perkebunan mereka. Di lokasi itu rencananya akan dibangun kawasan industri diantaranya kilang minyak dan petrokimia.

Proyek itu dibangun di lahan seluas 30.162 hektare yang sebagian merupakan lahan perkebunan yang dikelola masyarakat secara turun temurun selama puluhan tahun.

Masyarakat baru mengetahui bahwa lahan yang mereka kelola masuk dalam kawasan hutan produksi beberapa tahun terakhir. Sebagian masyarakat mengembalikan lahan ke negara karena khawatir terseret masalah hukum.

Ada juga yang mempertahankan kebun sawitnya, tapi terpaksa menjual hasil panen ke KSU Air Bangis selaku pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK). Warga yang nekat menjual sawit ke pihak lain merasa diintimidasi bahkan ada yang ditangkap.

Pertemuan yang digelar di Kantor Bupati Pasbar itu dilakukan untuk merespon ketakutan yang masih melanda masyarakat. Usai pertemuan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, memastikan akan menjamin keamanan masyarakat Air Bangis dalam beraktivitas sehari-hari pasca pemulangan tersebut.
 
“Kita jamin keamanan masyarakat Air Bangis yang telah kembali ke kampung pasca unjukrasa di kantor Gubernur Sumbar selama enam hari,” katanya.

"Terkait penegakan hukum, kami tidak bisa bertoleransi karena mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, kami akan memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk bekerja dan berusaha menafkahi keluarganya dengan berkebun sawit kelapa sawit," tambahnya.

Ia menuturkan, saat ini forkopimda tengah mencari solusi atas permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. “Permasalahan ini bukan saja terjadi dalam waktu dekat ini saja, tetapi sudah sejak lama,” sebutnya.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah membenarkan bahwa pertemuan di Pasbar dilakukan untuk memastikan terjaminnya keamanan dan kenyamanan masyarakat serta mencari titik terang atas penolakan sebagian warga Air Bangis terhadap rencana PSN.

"Hal terpenting saat ini adalah masyarakat yang ikut unjuk rasa pekan lalu bisa kembali menjalani hidup dan beraktivitas secara normal dan anak-anak mereka kembali sekolah," tukasnya.

Pemprov Sumbar akan membentuk tim terpadu untuk penyelesaian konflik Proyek PSN tersebut. "Semua unsur dilibatkan demi keadilan dan agar tidak ada yang dirugikan," ujarnya.

"Dalam waktu dekat akan ada pertemuan dengan masyarakat terkait upaya penyelesaian masalah itu. Tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa akan dikaji sebaik-baik mungkin. Apa yang menjadi hak masyarakat tidak akan terganggu, akan tetapi tata aturan tetap harus dipatuhi," tambahnya.

Dia mengaku mendengar informasi di lapangan, baik dari jajaran pemerintah provinsi maupun kabupaten, terkait adanya isu ancaman atau intimidasi yang berkembang di tengah masyarakat. "Forkopimda sudah ada datanya, mana yang masuk ranah hukum akan diproses pula secara hukum,” pungkasnya.