Jakarta, Elaeis.co - Kekalahan dalam peperangan melawan pasukan Azerbaijan memicu krisis politik yang berlarut-larut di Armenia. Minggu (25/4), Perdana Menteri (PM) Armenia Nikol Pashinyan memilih mengundurkan diri untuk meredakan krisis tersebut.

Pashinyan telah menghadapi desakan mundur sejak penandatanganan perjanjian perdamaian dengan Azerbaijan pada November tahun lalu yang ditengahi Rusia. Perjanjian itu mengakhiri perang antara dua musuh bebuyutan untuk menguasai wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan.

Sebelum ada penggantinya, Pashinyan akan menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan sementara hingga pemungutan suara parlemen yang akan diadakan pada 20 Juni mendatang. "Saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai perdana menteri hari ini dan tetap untuk mengadakan pemungutan suara pada 20 Juni," demikian pernyataan yang disiarkan di halaman Facebook-nya.

Seperti dikutip CNNIndonesia dari AFP, paska pengumuman pengunduran diri itu, semua anggota kabinet Pashinyan menyerahkan pengunduran diri masing-masing seperti yang disyaratkan oleh hukum Armenia.

Kekalahan memalukan Armenia di tangan tentara Azerbaijan, yang secara teknologi lebih unggul, memicu protes massa di republik bekas Soviet yang miskin di perbatasan Turki dan Iran. Negara kecil Kaukasus, yang dilengkapi dengan peralatan militer "warisan" era Soviet yang sudah tua, berjuang untuk mempertahankan wilayah yang telah dikuasainya selama tiga dekade, ketika bentrokan meletus melawan tentara Azerbaijan dengan persenjataan yang lebih baik di Nagorno-Karabakh pada bulan September.

Setelah pertempuran enam minggu yang merenggut sekitar 6.000 nyawa, perjanjian damai memaksa Armenia untuk menyerahkan sebagian wilayahnya ke Azerbaijan.

Pashinyan bersikeras sudah menangani perang dengan benar. Dia juga mengatakan tidak punya pilihan selain menyetujui perdamaian atau melihat pasukannya menderita kerugian yang lebih besar.