Jakarta, elaeis.co – Dalam lawatan resmi ke Brussel, Belgia, Ahad (13/7) waktu setempat, Presiden RI Prabowo Subianto membawa pulang kabar yang bisa membuat petani, pelaku usaha, hingga eksportir tersenyum lebar. Uni Eropa (UE) dikabarkan siap melonggarkan kebijakan ketat soal deforestasi alias European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Sikap UE yang mulai melunak ini bukan tanpa alasan. Di baliknya, ada momentum besar yang hampir rampung setelah lebih dari satu dekade tarik-ulur yakni Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Setelah berkali-kali berunding, kesepakatan itu akhirnya tinggal selangkah lagi menuju finalisasi.

“Sebetulnya, ketika proses IEU-CEPA ini mau selesai, maka aturan seperti EUDR mulai dilihat kembali. Mereka (UE) mulai bersikap lebih terbuka,” ujar Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam konferensi pers di Brussel, Sabtu malam waktu setempat.

Menurut Budi, UE memiliki kepentingan untuk membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan Indonesia. Dan untuk itu, sikap kaku terhadap aturan-aturan semacam EUDR pun mulai mencair.

“Kalau mereka ingin kerja sama yang berkelanjutan, maka harus ada fleksibilitas. Dan itu sudah mulai terlihat,” tegasnya.

EUDR sendiri selama ini menjadi momok bagi sejumlah komoditas ekspor Indonesia, terutama yang berkaitan dengan produk berbasis hutan seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao. Regulasi ini mengharuskan produk yang masuk ke pasar UE terbukti bebas dari deforestasi, sebuah standar yang tidak mudah dipenuhi tanpa biaya dan birokrasi tambahan.

Namun, dengan adanya titik terang dari IEU-CEPA, jalan menuju pelonggaran EUDR pun semakin terbuka.

IEU-CEPA bukan negosiasi sehari dua hari. Perundingan sudah berjalan lebih dari 10 tahun, prosesnya naik turun seperti jalanan pegunungan Alpen. Namun kini, nyaris semua isu substansial sudah disepakati.

“Tadi Pak Menko sudah menyampaikan, semuanya sudah beres. Jadi besok tinggal diumumkan secara resmi oleh Presiden,” kata Budi.

Ia juga menegaskan bahwa lamanya proses perundingan bukan hal aneh dalam dunia diplomasi. "Namanya juga negosiasi internasional. Pasti ada tawar-menawar. Yang penting hasilnya win-win," ucapnya dengan senyum optimis.