Jakarta, elaeis.co - Pemerintah diminta membenahi sektor hulu produksi pangan. Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam, hal itu harus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan terutama menjelang hari raya Idulfitri yang selalu menjadi isu setiap tahunnya.

Selama ini, menurutnya, pemerintah hanya terfokus terhadap hilir. Demikian pula dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola pangan yang dibentuk, hanya berfokus terhadap ketahanan pangan, tidak memperhatikan kedaulatan dan kemandirian pangan.
 
“Kita sibuk mengendalikan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok khususnya menjelang lebaran Idulfitri dan hari-hari besar lainnya. Dari dulu seperti ini dan terus berulang-ulang. Padahal, kalau hulunya dibenahi, dipastikan harga dan ketersediaan pangan itu terkendali,” kata Ibnu melalui keterangan resmi Setjen DPR RI, kemarin.
 
Ia juga mendorong BUMN yang bergerak dalam bidang pengelolaan pangan agar mulai melakukan produksi, bukan hanya sekedar menjaga stok ketersediaan pangan. Jika tugas BUMN ini hanya untuk menjaga ketersediaan pangan, menurutnya, Indonesia akan terus melakukan impor.
 
Demikian juga dengan persoalan minyak goreng, menurutnya, BUMN yang bergerak di bidang kelapa sawit harus bisa memproduksi minyak goreng.

“Kenapa tidak ada salah satu BUMN yang bergerak di bidang perkebunan sawit, diberi tugas berdasarkan undang-undang pangan untuk memproduksi minyak goreng sebagai buffer stock pemerintah? Sehingga nanti pada saat ada kelangkaan minyak goreng, buffer stock-nya itu jalan. Jadi stabilitas harga itu akan terjamin,” jelasnya.