Berita / Kalimantan /
Isran Noor: PSR Tak Sulit, Pendistribusiannya yang Sulit
Focus Group Discussion “Penguatan Kemitraan dalam Pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat untuk Kesejahteraan Pekebun” yang digelar di Balikpapan. Foto: BPDPKS
Balikpapan, elaeis.co - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Dr H Isran Noor membuka Focus Group Discussion (FGD) “Penguatan Kemitraan dalam Pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk Kesejahteraan Pekebun” di Balikpapan.
FGD ini digagas Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Kalimantan Timur dan Gapki Cabang Kalimantan Utara, didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Dinas Perkebunan Kaltim, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara.
Isran mengapresiasi keberadaan Gapki baik di Indonesia maupun di Kalimantan Timur khususnya sebagai wadah atau organisasi pengusaha kelapa sawit yang solid dan mampu bersinergi dengan pemerintah.
“Saya salut dengan para pengusaha sawit. Kehebatan pengusaha sawit yang patuh terhadap aturan pemerintah dengan menyetorkan dana ekspor sawit yang dipungut dan dikelola oleh BPDPKS,” jelasnya melalui keterangan resmi Biro Adpimprov Kaltim.
Terkait PSR, Isran menilai program strategis nasional dalam upaya pemerintah meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit itu harus didukung penuh oleh daerah. "Tinggal bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dalam hal ini BPDPKS, dalam menjalankan program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan," sebutnya.
“PSR ini sebenarnya tidak sulit. Buktinya mengumpulkan dana ekspor kelapa sawit begitu gampang, tetapi pendistribusiannya memang yang sulit. Jadi, tinggal bagaimana menyalurkan dana tersebut ke petani sawit secara menyeluruh, salah satunya melalui program PSR, dengan tujuan meningkatkan produktivitas sawit yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan petani sawit,” tambahnya.
Di Kaltim sendiri, pelaksanaan peremajaan sawit pekebun telah dimulai sejak 2017 dengan akumulasi luas kebun sawit rakyat yang telah ditumbang chipping 7.091 hektare dan yang telah diremajakan seluas 6.965 hektare milik 2.991 pekebun. Total dana yang telah disalurkan untuk program PSR hingga September 2022 sebesar Rp193,8 miliar bersumber dari BPDPKS.
“Semoga melalui FGD ini bisa memberikan pemahaman dan mempercepat perluasan peremajaan sawit rakyat dengan menggunakan jalur kemitraan yang difasilitasi oleh perusahaan perkebunan,” harapnya.
Sebelumnya, Sekjen Gapki, Eddy Martono mengungkapkan, industri sawit saat ini sangat penting dan strategis karena sudah menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia.
Untuk mendukung keberlanjutan produksi di masa depan, sebagian kebun di Indonesia harus diremajakan. "Kelapa sawit yang masa tanamnya periode 2007 sudah waktunya dilakukan replanting," sebutnya.
“PSR sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas. Memang masih banyak ditemukan masalah dengan PSR, tetapi melalui FGD ini diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan percepatan realisasi PSR,” imbuhnya.







Komentar Via Facebook :