Sambas, elaeis.co – Sejumlah anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sambas yang membidangi Perekonomian dan Keuangan bertandang ke Direktorat Jenderal Perkebunan (ditjenbun) Kementerian Pertanian. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H Arifidiar MH, itu ingin berkonsultasi dan menghimpun masukan terkait dengan penyelenggaraan perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Rombongan disambut Direktur Pengendalian Perkebunan Ditjenbun Kementerian Pertanian, Ir Hendratmojo Bagus, dan jajarannya.

Arifidiar menyebutkan, kunjungan kerja ini merupakan kelanjutan dari konsultasi yang mereka lakukan ke Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu.

“Ada sejumlah masalah dalam penyelenggaraan investasi terutama untuk perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Sambas. Sesuai dengan tupoksi yang dimiliki, kami ingin mengkonsultasikan kondisi itu dengan pihak Ditjenbun," jelasnya melalui keterangan resminya, kemarin.

Dari hasil diskusi itu diperoleh masukan dari Direktur Pengendalian Perkebunan dan jajarannya bahwa pemda harus memaksimalkan sejumlah kewenangan yang dimiliki untuk mengendalikan investasi. "Masukan ini akan kami komunikasikan dengan pihak pemkab,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sambas, Erwin Johana SH menambahkan, diantara beberapa permasalahan yang ditemui di lapangan terkait investasi perkebunan kelapa sawit adalah konflik lahan dan masih banyaknya perusahaan kelapa sawit yang tidak serius mengurus Hak Guna Usaha atau HGU. Selain itu tidak sinkronnya IUP atau izin usaha perkebunan kelapa sawit dengan HGU, dan kewajiban plasma yang tidak dijalankan.

“Pada prinsipnya DPRD sangat mendukung pelaksanaan investasi di Kabupaten Sambas. Tapi harus dipastikan investasi yang masuk benar-benar bermanfaat dan dirasakan oleh daerah dan masyarakat,” tandasnya.

"Secara kelembagaan, DPRD Sambas sering menerima keluhan dari masyarakat terkait belum optimalnya kontribusi dari sektor perkebunan kelapa sawit. Inilah perlunya kita berkonsultasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi yang tidak berbenturan dengan peraturan," imbuhnya.