Jakarta, elaeis.co - Meski sudah lebih dari 10 tahun kisah itu berlalu, lelaki 65 tahun ini justru masih mengingat utuh. 

Dan siapa nama sekretaris pribadi Menteri BUMN kala itu, masih dia ingat dengan jelas. Sebab si sekretaris pribadi itulah yang menelepon dan mengatakan bahwa keputusan surat kuasa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk alokasi dana Riset & Development (R&D) sebagai Capital expenditure (CapEx) dibatalkan. R&D tetap 2,5%-5%, tapi alokasinya dari keuntungan.

"Sebagai anak buah --- Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Agroindustri, Kehutanan, Kertas,  Percetakan dan Penerbitan--- saat itu saya enggak bisa menolak," bergetar suara Prof. Agus Pakpahan mengatakan itu saat berbincang dengan elaeis.co dua malam.  

Baca juga: Sebegini Nikmatnya Cuan Rente Itu...
 
Meski tak berani menolak, ayah 4 anak ini sangat tahu dan sudah bisa memastikan kalau secara filosofi atau fundamental, keputusan itu sangat fatal.

Soalnya R&D yang teramat penting tadi, sudah diperlakukan sama dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Padahal, secara ekonomi, R&D itu adalah investasi, investasi itu rumahnya ada dalam CapEx, bukan Operational Expenses (Opex).

Mantan Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) ini masih sangat ingat bahwa mengusung R&D itu untuk menjadi bagian dari CapEx, bukan perkara mudah. 

Ini bermula dari rekening Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) yang diblokir penegak hukum dengan alasan, organisasi itu tak jelas. 

"Lantaran saya waktu itu Deputi, saya beresi lah itu. Lalu saya bikin survey untuk mengetahui maunya peneliti seperti apa. Apakah tertarik masuk ke Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian, membikin koperasi peneliti saja, atau membikin semacam BUMN khusus riset. Pilihan mereka BUMN Riset," kenang Agus. 

Dapat jawaban seperti itu, Agus kemudian meminta group PTPN bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan Feasibility Study tentang format lembaga riset perkebunan seperti apa yang cocok. 

PTPN kemudian bekerjasama dengan Universitas Indonesia. Dari sinilah cikal bakal PT. Riset Perkebunan Nusantara (RPN) itu berdiri," cerita Agus.

Dalam benak Agus waktu itu, mudah-mudahan PT. RPN nanti bisa menjadi sekaliber dengan Monsanto atau Bayer yang hak patennya laris dibeli orang dan jasa R&D nya dipakai di mana-mana. 

"Sebab kalau sudah seperti itu, saya yakin PTPN akan kuat, tentu dengan syarat, sekitar 2,5%-5% CapEx, harus dialokasikan  untuk R&D," katanya. 

Mendengar penjelasan dari Agus soal R&D itu, Sofyan Djalil setuju. Tapi sayang, setelah PT. RPN berdiri tahun 2009, Sofyan buru-buru digantikan oleh Mustafa Abubakar. Inilah yang membuat RPN terlunta-lunta. 

"Kalau tidak ada R&D dalam sebuah korporasi, maka korporasi itu akan berjalan dalam ketidaktahuan dan ini pula yang membikin kita menjadi orang yang tidak perduli. Mau jalan, enggak tahu mau kemana," ujar Agus. 

Dan syarat untuk sebuah industrialisasi, harus ada inovasi dan inovasi akan berkembang kalau mengedepankan R&D. 

"Tengoklah Malaysia, tahun 80-an, duit yang mereka alokasikan untuk R&D perkapita pertanian, lebih tinggi dari R&D per kapita pertanian Amerika. Maka tak aneh jika Malaysia maju," kata Agus. 

Jumlah peneliti pertanian perkapita Malaysia pun, lebih tinggi dari Perancis. "Tak ada cerita lain, kalau mau maju dan ingin menembus ketidaktahuan, pakai otak. Bisa lewat pendidikan atau R&D. Sayang, itu tidak akan lahir di BUMN perkebunan dan bisa jadi termasuk swasta, wong kita tidak begitu peduli dengan dana untuk diinvestasikan dalam R&D, kecuali dengan memasang papan nama atau dengan peresmian berdirinya lembaga tertentu saja," Agus menegaskan.