Pontianak, elaeis.co -�Demi memperkuat kapasitas petani sawit swadaya, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, rutin menggelar monitoring dan evaluasi (monev). Kegiatan itu digelar baik untuk kalangan internal maupun bekerja sama dengan pihak lain.

"Rabu kemarin kami baru saja melakukan monev soal tata niaga harga tandan buah segar (TBS) dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Sekadau," kata Ketua SPKS Sekadau, Bernadus Mochtar, kepada elaeis.co, Kamis (17/3/2022).

Kata dia, harga TBS jadi bahasan karena ada sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) yang selama tiga bulan terakhir tidak melaporkan indeks "K" masing-masing ke DKP3 Sekadau.

Padahal indeks "K" itu wajib dilaporkan untuk jadi masukan bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalbar dalam menentukan harga pembelian TBS setiap bulannya.

"Kami belum tahu apakah PKS-PKS itu merupakan bagian dari perusahaan sawit nasional atau tidak. Tapi yang pasti mereka punya pabrik, punya kebun sawit, juga punya petani binaan atau plasma," bebernya.

Bernadus menyebutkan, selain monev tata niaga, pihaknya bersama DKP3 Sekadau juga rutin membahas persoalan sawit lainnya, termasuk tracebility atau menelusuri asal-usul TBS yang dibeli oleh pihak PKS di Sekadau. "Apakah dari kebun sawit di dalam kawasan hutan lindung atau di kawasan area peruntukan lain (APL)," jelasnya.

Untuk kalangan internal, SPKS Sekadau juga sedang melakukan monev dan audit internal di tingkat para petani anggota SPKS agar bisa mempersiapkan diri mengikuti proses sertifikasi roundtable on sustainable palm oil (RSPO).

"Rencananya, akan ada satu koperasi petani sawit binaan SPKS Sekadau yang terlebih dahulu kami daftarkan ikut sertifikasi RSPO, yakni Koperasi Perkebunan (Kopbun) Produsen Persada Engkersik Lestari, Desa Engkersik, Kecamatan Sekadau Hilir," sebutnya.�

�