Rengat, elaeis.co - Menanggapi keluhan dan pengaduan terkait kelangkaan pupuk subsidi yang disampaikan petani, Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau, menggelar rapat dengar pendapat (RDP), Senin (14/3/22). Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan setempat serta produsen dan distributor pupuk diajak duduk satu meja membahas persoalan itu.

Selain pupuk langka, wakil rakyat juga menerima laporan dari petani bahwasanya pupuk subsidi dijual melampaui harga eceran tertinggi (HET). Yakni mencapai Rp 170.000/karung, padahal sesuai aturan harganya berkisar Rp 102.000/karung.

RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Inhu, Dodi Irawan, dan diikuti Sekretaris Komisi II Martimbang Simbolon, serta anggota Komisi II Candra Saragih, Syarial, Rusman Yatim, dan Eka Mulya Maputra.

Rusman Yatim dalam rapat itu mempertanyakan mengapa pupuk subsidi susah didapatkan petani di kios pengecer. Jika situasi itu berlarut, dia khawatir target peningkatan produktivitas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Inhu akan kandas di tengah jalan. “Soalnya pupuk subsidi memiliki peran sangat penting,” tukasnya.

Dia juga menyoroti keberadaan petugas penyuluh yang seharusnya ikut mengawasi penyaluran pupuk subsidi supaya tepat sasaran sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). “Penyuluh juga harusnya melakukan pencegahan agar tidak terjadi permainan harga yang dilakukan oleh oknum-oknum,” katanya.

Plt Kadis Pertanian Peternakan dan Perikanan Inhu, Bonayus Pariza, menjelaskan bahwa pasokan pupuk subsidi bukan langka tetapi kurang. “Pupuk sudah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan petani, terus minta lagi, tentu tidak ada lagi di kios. Jadi bukan langka. Kalau langka, ada barangnya tapi disembunyikan sehingga tidak kelihatan di pasar,” jawabnya.

Untuk tahun 2022 pihaknya mengusulkan 62.000 ton pupuk subsidi namun yang dialokasikan pemerintah pusat hanya 21.000 ton. “Yang disetujui hanya berkisar 34% dari usulan. Itulah semua untuk memenuhi kebutuhan petani tanaman pangan dan perkebunan, makanya kurang,” jelasnya.

“Sesuai RDKK, petani tanaman pangan yang membutuhkan pupuk subsidi pada tahun ini berjumlah 13.738 kepala keluarga. Angka itu naik 3.000 petani dibandingkan tahun 2021 lalu,” tambahnya.

Doni, perwakilan produsen pupuk PT Petrokimia Gresik, mengakui bahwa pihaknya terlambat menyalurkan pupuk ke distributor karena terjadi kelangkaan bahan bakar. “Armada kami kerap mengantri di SPBU untuk mendapatkan bahan bakar, imbasnya tentu keterlambatan mengantar barang,” terangnya.

Di akhir rapat Dodi Irawan meminta semua pihak yang ikut RDP menjalankan fungsi kontrol agar tidak ada lagi oknum yang menaikkan harga pupuk.

“Jika ke depan masih terjadi di lapangan harga pupuk tidak sesuai HET, bakal berurusan ke pihak berwajib. Apabila pihak distributor tidak siap melaksanakan fungsi sesuai ketentuan Permentan, berhenti saja dan berikan kepada yang sanggup,” pungkasnya.