Jakarta, Elaeis.co - Kemarin wakil rakyat dari Komisi IV DPR menggelar rapat lanjutan dengan jajaran Eselon I Kementan Pertanian. Berbeda dengan rapat yang digelar Rabu (2/2), rapat kemarin juga menghadirkan Direktur PT Pupuk Indonesia. 

Lagi-lagi, rapat itu membahas mengenai pendistribusian pupuk subsidi yang dinilai amburadul dan banyak penyimpangan. 

Suhardi Duka, menjadi salah satu wakil rakyat yang paling menyoroti pendistribusian kebutuhan petani itu.  Menurutnya persoalan pupuk subsidi ini merupakan penyakit yang sudah bertahun-tahun tak terselesaikan. 

"Menurut saya ini diakibatkan oleh dua hal pokok. Pertama, ketidakcukupan alokasi subsidi. Ya memang harus dipahami karena memang negara kita tidak mampu mengalokasikan semua kebutuhan petani terhadap pupuk subsidi itu," kata dia dalam rapat yang berlangsung hampir empat setengah jam tersebut. 

Persolan kedua, lanjut politisi Partai Demokrat ini, adalah manajemen pengolahan pupuk yang dinilai berantakan. Baik dari sisi pendistribusian, maupun dari sisi penerimanya. Dalam hal ini adalah data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang banyak terjadi kesalahan.

"Kementerian yang bertanggung jawab terhadap pengalokasian pupuk. Dan jika penyaluran pupuk itu masih berdasarkan RDKK seperti sekarang, 100 tahun pun tidak akan selesai. Karena memang RDKK-nya amburadul," kata Bupati Mamuju dua periode ini.

Suhardi melanjutkan, dalam RDKK itu ada 24 juta petani yang seharusnya penerima pupuk subsidi. Sementara negara hanya mampu mengalokasikan pupuk untuk 9 juta. 

"Bagaimana caranya, 9 juta bisa melayani 24 juta," ujarnya. 

Makanya, kemarin Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin juga meminta agar Kementan benar-benar mengawasi pelaksanaan RDKK itu. Karena dana yang dikucurkan hanya untuk meng-collect data saja juga tidak main-main, yakni sebesar Rp 70 miliar. 

Dari temuan Ombudsman di tahun 2021, bahkan ada 360 ribu warga yang meninggal dunia masuk dalam RDKK tersebut. Selain itu terungkap juga ada ketidaksesuaian data NIK di beberapa provinsi. Kondisi ini dikhawatirkan bisa dimanfaatkan oknum tidak bertanggungjawab untuk menyelewengkan pupuk subsidi.