Bengkulu, elaeis.co - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu Syafnizar meminta perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah itu melakukan reboisasi kawasan hutan dan lahan daerah aliran sungai.

Hal itu disampaikan Syafnizar menanggapi banyaknya kasus perambah hutan produksi terbatas di Kabupaten Mukomuko.

"Harus ada tanggungjawab sosial. Perusahaan sawit jangan lagi memperparah penggundulan hutan, tapi harus membantu pemerintah daerah dalam menjaga kawasan hutan itu sendiri," kata Syafnizar kepada elaeis.co, dua hari lalu.

Syafnizar mengatakan tidak semua perusahaan sawit yang melakukan perambahan kawasan hutan. Hanya beberapa saja yang berbuat nakal terhadap hutan. Kendati begitu, dia meminta agar korporasi perkebunan sawit merespon adanya kegiatan tersebut.  

"Kalau perusahaan yang berizin, saya rasa  tak mungkin lakukan perambahan. Walau begitu, mari bersama-sama menjaga hutan, dengan tidak merambahnya. Kalaupun sudah terjadi, cukup, jangan lanjutkan lagi tanam sawitnya," pintanya.

Khusus untuk hutan yang dalam kondisi kritis, Syafnizar meminta agar perusahaan kelapa sawit dapat membantu penanaman kembali dengan dana sosial sendiri. Demikian pula pada lahan perkebunan yang tidak memungkinkan ditanami sawit, agar dilakukan reboisasi demi menjaga daerah resapan air.

"Perusahaan sawit yang bagus itu sebetulnya punya sistem RTRW sendiri. Di mana lahan yang tidak terpakai bisa ditanami pohon ataupun dijadikan daerah resapan. Sebab ini sangat membantu tanaman sawit untuk berbuah," terangnya.

Selain pemulihan hutan, Syafnizar juga meminta peran perusahaan sawit dalam menjaga kawasannya dari perambahan. Sebab jika itu terjadi, dugaan perambahan tetap akan mengarah ke perusahaan. 

"Sekali lagi saya minta kurangi perambahan hutan yang menyebabkan kritis berkelanjutan. Jangan gara-gara ada aturan perhutanan sosial, oknum atau masyarakat memanfaatkan untuk merambah hutan lalu menanam sawit. Padahal, sudah jelas bahwa hutan sangat berperan penting bagi kehidupan," kata Syafnizar.