Sigi, elaeis.co - Pemerintah Kabupaten (pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah, tampaknya tak main-main terkait perkebunan sawit ilegal di daerah itu. Pemkab Sigi segera mendirikan Pos Terpadu di sejumlah titik di perbatasan dengan kabupaten/kota lain untuk menutup jalur keluar masuk sawit. 

"Nanti akan dibuat Pos Terpadu di wilayah perbatasan seperti Marawola, Kalukubula, dan Biromaru," sebut Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi.

Dia mengatakan, pembuatan Pos Terpadu merupakan ide dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sigi. Fungsinya adalah untuk mengecek pengangkutan sawit dari maupun ke Kabupaten Sigi. 

"Kita nanti di pos itu tidak hanya sweeping pengangkutan pasir, ada masukan agar pos terpadu juga bisa mengecek terkait kelapa sawit. Apakah itu bibit sawit masuk dari luar, atau hasil panen sawit yang mau dibawa keluar," jelasnya.

"Kalau memang kita tidak berhak melarang pengangkutan sawit, minimal kita tanya siapa yang suruh. Dari mana ini? Karena sawit ini tidak ada izinnya di Sigi," tambahnya.

Samuel menegaskan bahwa Pemkab Sigi tidak pernah dan tidak akan memberi izin untuk tanaman sawit di Kabupaten Sigi. "Sawit itu mengganggu tanaman lainnya yang sudah lebih dulu ada di Sigi. Kami akan bagi bibit durian dalam bentuk besar-besaran untuk masyarakat, sawit ini yang kaya hanya pengusaha dan pemodal saja," tandasnya.

Adanya perkebunan sawit di Sigi terungkap secara tidak sengaja saat Bupati Sigi Mohamad Irwan Lapatta mengunjungi lokasi banjir di Kecamatan Dolo Selatan Mei lalu. Setelah ditelusuri, ternyata luas kebun sawit di Sigi sudah mencapai sekitar 108 hektare yang tersebar di 3 kecamatan. Temuan ini mengejutkan karena Pemkab Sigi tidak pernah mengeluarkan izin untuk budidaya sawit.

Karena dinilai ilegal, Pemkab Sigi berencana akan memusnahkan seluruh tanaman sawit dan mengganti dengan komoditas pertanian lain.