Nusantara 

Gara-gara Minyak Goreng, Petani Sawit Rugi Rp30 Triliun

Gara-gara Minyak Goreng, Petani Sawit Rugi Rp30 Triliun
Ketua Umum APKASINDO Dr Gulat ME. (Tangkapan layar/Elaeis)

Jakarta, elaeis.co - Pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan untuk menurunkan harga minyak goreng, yang melambung sejak 2021 lalu. 

Pertama, pemerintah membuka kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) yang diberlakukan pada Februari 2022 lalu. Imbasnya, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit justru turun. 

Setelah kebijakan ini dicabut, pemerintah kembali membuat kebijakan mengejutkan. Yakni melarang ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang berlaku pada akhirnya April sampai 23 Mei 2022 lalu. 

Namun lagi-lagi, kebijakan ini justru membuat harga TBS sawit anjlok, bahkan lebih dalam ketimbang saat kebijakan DMO/DPO diberlakukan. Bahkan sampai saat ini, harga TBS juga belum menunjukkan pergerakan positif. 

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr Gulat ME Manurung, mengatakan, bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah ini sangat merugikan petani sawit di seluruh Indonesia. 

"Pada kondisi ini semua sangat dirugikan. Bukan cuma petani, tetapi perusahaan dan juga negara negara sebagai operator regulasi yang ada, sangat dirugikan," ungkapnya dalam keterangan pers yang ditayangkan melalui akun YouTube APKASINDO, tadi malam. 

Bahkan, menurutnya petani sawit sudah rugi hingga Rp 30 triliun selama 2022, sejak pemerintah membuat kebijakan untuk menstabilkan harga minyak goreng. 

"Hitung-hitungan kami, petani sawit sudah rugi Rp 18 triliun. Namun jika dihitung sejak kisruh minyak goreng ini, mulai awal februari, petani sudah rugi mencapai Rp 30 triliun. Sementara negara menurut Ditjen Bea Cukai juga sudah rugi Rp 30 triliun dan BPDPKS juga menurut hitungan kami paling tidak sudah rugi Rp 10 triliun," bebernya. 

Dengan kondisi ini, Gulat meminta kepada pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diberlakukan saat ini. Dia juga meminta agar kebijakan DMO yang diberlakukan kembali sejak ekspor CPO dibuka, agar segera dicabut. 

"Tolong kami Pak Presiden, dengar permohonan kami. Mohon bapak perintahkan pembantu bapak, para menteri, supaya segera mencabut peraturan yang membebani CPO. Seperti DMO, DPO dan FO (Flush Out). Kalau untuk Bea Keluar (BK) kami sepakat tetap dipertahankan. Sebab semua beban tersebut, ujung-ujungnya kami petani kecil yang menanggungnya," pintanya.

Editor: sahril ramadana